Sejak lama kita diajarkan bahwa burung dan mamalia adalah hewan berdarah panas, sedangkan ikan, reptilia, dan amfibi adalah hewan berdarah dingin. Tim peneliti di Pantai California, AS berhasil menemukan seekor ikan berdarah panas sempurna dengan ukuran raksasa. Namanya Opah atau sering disebut sebagai ikan bulan (moonfish).

Opah yang memiliki nama latin Lampris guttatus  ini memiliki kemampuan menyalurkan darah panas ke seluruh tubuhnya. Alhasil, Opah menjadi predator yang kuat di laut dalam dengan suhu yang sangat dingin, perenang cepat yang memangsa hewan-hewan laut lain yang bergerak lebih lamban.

Ikan bulan atau moonfish merupakan ikan berdarah panas. Sumber : petethomas.typepad.com

Hewan berdarah panas adalah hewan yang mampu mengatur suhu tubuh dengan mekanisme internal. Ada pula yang disebut hewan berdarah dingin yang suhu tubuhnya selalu berubah sesuai dengan lingkungannya dan melakukan adaptasi terhadap suhu dengan perilaku.

Tuna dan hiu juga dikenal sebagai predator berdarah dingin. Bedanya, mereka mampu menghangatkan bagian tubuhnya di daerah tertentu saja seperti otot untuk berenang, otak dan mata untuk mencari makan. Selain itu, Tuna dan Hiu juga harus kembali ke permukaan dalam selang waktu tertentu untuk melindungi organ-organ vital mereka seperti jantung dari efek suhu dingin.

Sebagian besar ikan di dunia bersifat ectotherm, artinya mereka mengambil panas dari lingkungan di luar tubuhnya. Namun Opah mampu menghasilkan panas dengan mengepakkan sayapnya secara konstan melalui sirip di bagian dada, dengan keadaan suhu rata-rata 4-5 derajat Celsius. Opah, yang juga dijuluki bulan laut, bertubuh bulat dan bisa tumbuh sepanjang 1,8 meter dengan berat rata-rata 90 kg. Tubuh ikan dengan nama Latin Lampris guttatus itu berukuran setara dengan ban mobil dan berbentuk oval. Jenis itu menghabiskan hidupnya pada kedalaman 50-400 meter di lautan untuk berburu cumi-cumi.  Ia mempunyai sepasang sirip merah panjang, yang bisa mengepak saat sedang berenang. Dua sirip inilah yang diyakini peneliti sebagai fitur pemantik panas dalam tubuh ikan ini.

Opah yang berwarna perak kemerahan, dapat ditemukan hampir seluruh lautan di dunia. Foto : Ralph Pace

“Dengan sebagian besar bentuk tubuhnya yang menyerupai hewan endotermik, Opah tidak perlu kembali ke permukaan air untuk menghangatkan badannya dan karena itu, ia bisa tetap berada di kedalaman dan mendekati sumber makanannya,” ungkap Nicholas Wegner, ahli biologi perikanan dari Badan Nasional Perikanan dan Kelautan AS.

“Alam memiliki cara sendiri untuk mengejutkan kami dimana tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Memang sulit untuk tetap hangat ketika Anda berada di dalam air yang dingin tapi opah telah menemukan jawabannya,” tambahnya.

Tanaman Nyamplung (Calophyllum inophyllum L) ternyata banyak sekali kegunaannya. Selain sebagai alternatif pakan ternak, limbahnya bisa digunakan sebagai campuran biosolar.

Berawal dari pengenalan bahan bakar nabati (BBN) oleh Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta pada 2008 sebagai dukungan kebijakan bauran energi 5 persen pada 2025, Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (BBPBPTH) Yogyakarta mengintesifkan penelitian mempersiapkan benih unggul dari tanaman berendemen minyak tinggi.

Peneliti utama BBPBPTH, Dr. Budi Leksono mengatakan nyamplung dipilih karena bijinya memiliki rendemen minyak tertinggi dari 12 tanaman berpotensi yaitu antara 37-58 %,  lebih tinggi dibandingkan jarak pagar 25-40%, saga hutan 14-28%, kepuh 24-40%, kesambi 30-40% dan kelor 39-40%.

tanaman nyamplung memiliki rendemen minyak tertinggi dibanding tanaman berpotensi campuran biosolar lainnya. Foto : Forda MOF

Nyamplung yang merupakan tanaman asli dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dipilih karena bukan tanaman pangan dan sudah mulai dibudidayakan.

“Dari 12 populasi nyamplung di 7 pulau di Indonesia yang tertinggi dari Dompu (NTB) sebesar 58% yang saat ini ditanam di areal KPH Yogyakarta,” papar Budi Leksono didepan Gubernur Yogyakarta DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, saat kunjungan kerja dan tutup tanam tanaman nyamplung seluas 25 hektar di petak 74, Resort Pemangku Hutan Gubuk Rubuh, BDH Playen, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta menggunakan benih unggul hasil penelitian (BBPBPTH) Yogyakarta pada awal Mei 2015.

Disebutkan bahwa satu liter minyak standar SNI 04-7182-2006 dihasilkan dari 2 – 2,5 kg biji nyamplung.  Sedangkan jarak pagar membutuhkan 4 kg untuk menghasilkan satu liter minyak.

Hasil pengolahan minyak dari berbagai tanaman termasuk nyamplung oleh BBPBPTH Yogyakarta. Nyamplung memiliki tingkat rendemen minyak tertinggi. Foto : Forda MOF

Limbah nyamplung juga berpotensi dimanfaatkan sebagai briket arang, asap cair untuk pengawet kayu, bungkil untuk pakan ternak, resin/getah untuk obat-obatan dan pewarna tekstil, serta sabun.

Sumber benih unggul nyamplung telah dikembangkan di beberapa lokasi, seperti di Wonogiri dan Pangandaran seluas 5 hektar dan di Gunung Kidul yang benihnya berasal dari Dompu (NTB) seluas 25 ha.

Nyamplung di Gunung Kidul digunakan untuk mensuplai bahan baku biodisel pada Unit Pengolahan Bahan Bakar Nabati di “Baron Techno Park” di Pantai Baron, Gunung Kidul.

Mesin pengolah minyak nyamplung menjadi campuran biosolar di BBPBPTH Yogyakarta. Foto : Forda MoF

Penanaman nyamplung dengan pola tumpangsari dengan jagung, ketela, rumput pakan ternak, kacang tanah dan kedelai,  dilakukan secara integratif dengan melibatkan insititusi terkait yaitu BBPBPTH Yogyakarta, BPDAS SOP Yogyakarta, BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Dishutbun DIY, KPH Yogyakarta dan kelompok tani Wono Lestari Menggoran, Desa Menggoran, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul.

Produktivitas tanaman pertanian di lokasi tersebut dapat memberikan tambahan penghasilan petani sebesar Rp. 217 juta per tahun.

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah DIY akan menanam nyamplung di lahan seluas 100 hektar. “Saya sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat akan melaksanakan program energi berkelanjutan non fosil. Kita berharap produksi buah dapat menyuplai kebutuhan di Baron Tekno Park,” kata Sri Sultan.

Ia menambahkan, jika unit produksi pengolahan minyak nabati di Baron Techno Park tidak segera dioperasikan, mesin yang ada akan rusak. “Untuk itu kita berharap ada suplai buah nyamplung dari daerah lain yang sudah bisa dimanfaatkan,” katanya.

Bio-Diesel Dari Minyak Jelantah

Tidak mau kalah, Pusat Studi Energi (PSE) UGM merintis produksi  “Biosolar B15”,  biodiesel dari jelantah / limbah minyak goreng dari pedagang kaki lima. Dinamai B15 karena menjadi campuran solar sebanyak 15 persen biosolar.

Peneliti utama BBPBPTH, Dr. Budi Leksono mencobakan biosolar B15 di kendaraan. Foto : Forda MoF

Kepala PSE UGM, Dr. Deendarlianto mengatakan minyak jelantah dipilih karena melihat potensi Yogyakarta sebagai daerah kawasan wisata kuliner yang memiliki ribuan pedagang kali lima, dengan limbah 10-15 liter minyak jelantah per hari per pedagang.

“Ada 3,6 ton minyak jelantah yang bisa dihasilkan setiap harinya dan bisa dimanfaatkan jadi energi biodiesel,” katanya.

Saat ini, PSE UGM hanya mampu memproduksi 150 liter biosolar dengan harga dibawah solar Pertamina. Tetapi bakal ditingkatkan produksinya dengan menggandeng lebih banyak PKL dan perusahaan otobus.

“Biodiesel ini sumber energi terbarukan. Kita juga akan memanfaatkan dari limbah kayu bakar. Apa yang kita lakukan ini sebagai langkah awal dari upaya mewujudkan  kemandirian energi nasional,” katanya.

Sementara itu, Peneliti Sumber Energi Alternatif, Arief Budiman, mengatakan pengolahan biosolar  sangatlah sederhana, sehingga PKL bisa membuat dan digunakan sendiri atau dijual kepada pemilik kendaraan, yang dapat menambah penghasilan mereka.

Biosolar B15 dibuat dengan mencampur jelantah dengan metanol disertai katalis, yang dipanaskan dengan suhu diatas 70 derajat celsius. Setelah lebih dari satu jam, hasil campuran itu akan menghasilkan dua lapisan yakni biodiesel dan gliserol.

“Satu liter jelantah bisa menghasilkan 90 persen biodiesel dan sisanya gliserol,” katanya

PSE telah melakukan uji laboratorium dan uji mesin sesuai standar SNI pada Biosolar B15.  Dengan dukungan USAID, Biosolar B15 dikembangkan bekerja sama dengan Warung spesial Sambal dan Asosiasi PKL, beberapa perusahaan otobus seperti Trans Jogja dan Bimo Transport.

Alangkah indahnya bila pada setiap peringatan hari besar keagamaan, manusia diingatkan untuk selalu menjaga keseimbangan serta kelestarian alam. Pesan ini tercermin dalam rangkaian peringatan Hari Raya Waisak yang diadakan oleh Majelis Niciren Syosyu Buddha Dharma Indonesia (MNSBDI) Surabaya.

Melalui kegiatan menanam 1.000 bibit pohon mangrove di Wonorejo, pantai timur Surabaya (pamurbaya), ratusan umat Buddha di Surabaya diajak untuk kembali mengingat ajaran Sang Buddha, mengenai balas budi kepada tanah air dan lingkungan.

Umat Buddha di Surabaya menanam mangrove di pantai timur Surabaya dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak 2 Juni 2015, sebagai wujud balas budi pada tanah air. Foto : Petrus Riski

Humas MNSBDI Surabaya, Aldi Thiopradana mengatakan, dipilihnya kegiatan menanam mangrove menyambut Hari Raya Waisak pada 2 Juni mendatang, selain merupakan isu yang cukup penting di Surabaya juga menjadi wujud rasa terima kasih umat kepada tanah air yang memberi kehidupan.

“Sang Buddha mengajarkan, salah satunya adalah aku menjadi mata, tiang dan bahtera bagi bangsaku. Itu sebetulnya ungkapan bahwa sebagai murid Buddha, kita harus meneladini beliau, yang memiliki rasa cinta tanah air yang kuat. Artinya kita hidup di tanah dan air yang kita tinggali, semestinya kita sebagai manusia mengerti membalas budi,” papar Aldi.

Kerusakan hutan mangrove yang terjadi dalam 10 tahun terakhir akibat pembalakan liar, alih fungsi hutan menjadi tambak dan abrasi pantai, menjadi perhatian banyak masyarakat dengan kegiatan tanam mangrove di lahan kosong  yang ada.

“Memang ini menjadi isu penting karena Surabaya memiliki daerah di tepi pantai, maka akan lebih baik kita sebagai masyarakat berinisiatif membantu pemerintah kota mempercepat menanami mangrove,” lanjut Aldi yang berencana mengadakan aksi serupa secara rutin.

Aldi menambahkan, bila seluruh elemen masyarakat ikut terlibat menjaga serta memelihara kawasan hutan mangrove, keseimbangan alam akan terjaga karena tanah air memberikan balasannya kepada manusia yang mau merawat lingkungan.

Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya, Joestamadji mengatakan sebagian dari 700 hektar hutan mangrove di pamurbaya rusak. Padahal target hutan mangrove di Surabaya mencapai 3.300 hektar.

“Mangrove di Surabaya memang banyak yang berkurang jumlahnya. Kalau efektif mangrove yang sudah ada di Surabaya sekitar 700 hektar, dan kami identifikasi 2 hektar yang rusak parah, sekitar 200 hektar rusak ringan,” ungkap Joestamadji.

Sampah plastik menjadi salah satu penyebab utama matinya tanaman mangrove di pamurbaya, terutama yang masih berusia muda. Sampah plastik menutupi akar mangrove sehingga mangrove sulit berkembang dan mati.

“Kebanyakan mangrove di tepi sungai mati karena terlilit sampah. Saat air pasang sampah masuk kesini,” ujarnya.

Hamparan bibit mangrove yang ditanam oleh umat Buddha Surabaya dengan latar belajang pohon mangrove yang rusak di pantai timur Surabaya. Foto : Petrus Riski

Keberadaan mangrove sangat penting bagi kota Surabaya, selain sebagai hutan kota, mangrove juga berfungsi sebagai sabuk pengaman dari abrasi, banjr rob maupun tsunami, serta mencegah longsoran pada pinggir sungai.

Penanaman mangrove pada lahan yang masih kosong sangatlah dibutuhkan, namun penanganan masalah sampah juga mendesak untuk dilakukan. Meski telah mencoba memasang jaring di beberapa titik termasuk di pintu air untuk menjaring sampah, keberadaan sampah plastik tetap menjadi ancaman kerusakan hutan mangrove.

“Upaya membersihkan sudah dilakukan, solusi mengatasi sampah yang paling mudah adalah himbauan tidak membuang sampah ke sungai, namun sayangnya budaya masyarakat kita masih baik dalam hal membuang sampah,” paparnya.

Selain penanaman pohon mangrove, Joestamadji juga menghimbau masyarakat ikut membantu memunguti sampah yang terlihat di kawasan hutan mengrove, khususnya sampah plastik. Dua gerakan itu dipercaya akan mampu sedikit mengurangi persoalan sampah maupun kerusakan di hutan mangrove.

“Kegiatan menanam ini pasti akan berdampak, terutama bertambahnya luasan hutan. Namun perlu juga ditambah dengan membersihkan sampah plastik,” tandasnya.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengapresiasi dukungan serta kepedulian masyarakat terhadap hutan mangrove di Surabaya, karena keberadaan mangrove sangat penting bagi kota Surabaya.

“Saya terima kasih karena semakin banyak warga Surabaya yang peduli terhadap kawasan ini, kawasan ini sangat berarti bagi Kota Surabaya,” katanya.

Risma mengaku akan terus melakukan rehabilitasi hutan mangrove pamurbaya, melalui kegiatan penanaman serta pemeliharaan mangrove.

“Memang dulunya kerusakannya sangat berat, jadi kita terus melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan secara rutin,” tandas Risma.

Kebijakan moratorium untuk kapal eks asing yang diberlakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 14 November 2014 lalu mulai dirasakan manfaatnya oleh sektor perikanan dan kelautan di Indonesia. Manfaat yang paling dirasakan adalah terjadinya kenaikan pendapatan di sektor tersebut yang dihitung dalam periode Januari hingga April 2015.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan di sektor perikanan mulai akhir 2014, atau setelah kebijakan moratorium diberlakukan. Kenaikan terjadi di semua sub sektor perikanan yang ada di Tanah Air. Termasuk, meningkatnya jumlah produksi ikan, turunnya harga sejumlah ikan jenis premium dan juga terjadinya kenaikan neraca perdagangan.

Kapal nelayan berjejer di pelabuhan perikanan BItung, Sulawesi Utara. Foto : Wisuda

Dari data BPS, kenaikan produksi perikanan pada periode Januari-April 2015 terlihat cukup signifikan karena bisa mencapai 50,32 juta ton, dibanding periode yang sama tahun 2013 dan 2014. Meski sementara, jumlah tersebut sudah cukup mewakili bagaimana kondisi sektor perikanan saat ini.

Untuk harga ikan, BPS mencatat ada penurunan harga ikan bandeng dan ikan kembung yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, dengan harga yang semakin terjangkau.

‘’Ini memang menggembirakan. Karena sektor perikanan sudah memperlihatkan tren peningkatan. Ini bisa menjadi indikator bahwa sektor tersebut kini sedang menggeliat lagi. Ini mungkin bisa dikaitkan dengan kebijakan moratorium (eks kapal asing) ya,’’ ucap Kepala BPS, Suryamin di gedung KKP, Jakarta, Senin (18/05/2015).

Indikator lain yaitu neraca perdagangan yang meningkat, mencakup ekspor dan impor produk perikanan. Dalam periode empat bulan di awal tahun ini, sektor perikanan membukukan pendapatan USD39,35 juta atau sekitar Rp11 triliun.

Jumlah tersebut, menjadi bagian dari total surplus perdagangan nasional pada periode yang sama sebesar USD2,77 miliar. ‘’Jadi, perikanan itu menyumbang surplus perdagangan untuk nasional sebesar USD0,4 miliar. Itu jumlah yang banyak,’’ tuturnya.

Perikanan Maju di Tengah Perlambatan Ekonomi

Kesuksesan yang berhasil diraih sektor perikanan, menurut Menteri KKP Susi Pudjiastuti merupakan berkah yang bisa dinikmati oleh semua stakeholder terkait. Padahal, dalam periode yang sama tersebut, kondisi perekonomian nasional justru sedang mengalami perlambatan karena diakibatkan berbagai faktor.

‘’Its amazing. Ekonomi melambat tapi perikanan justru naik signifikan. Kita patut bersyukur dengan kondisi ini,’’ ucap Susi.

Susi mengatakan, kenaikan sektor perikanan bisa dilihat dari data statistik yang dirilis BPS yang menyebut pada periode Januari-April 2015 terjadi kenaikan dari 7,46% pada periode sama 2014 menjadi 8,64% pada tahun ini.

‘’Ini memang menjadi berkah dan harus terus disyukuri. Kita juga akan terus memastikan perikanan tetap naik melalui berbagai cara. Termasuk, penghentian kapal asing beroperasi di perairan Indonesia,’’ ungkapnya.

ikan dimasukkan ke pick up untuk diolah jadi sardin. Foto : Rhett A. Butler

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri KP No.56/2014 tentang Moratorium Izin untuk Kapal eks Asing dan Peraturan Menteri KP No.57/2014 tentang Pelarangan Transhipment untuk ke Luar Negeri, terjadi penurunan volume dan nilai produksi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN).

‘’Penurunannya masing-masing 19,66% dan 6,27%. Sementara pada saat bersamaan, terjadi peningkatan volume dan nilai produksi di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) sebesar masing-masing 99,71% dan 126,01%,’’ paparnya.

Melihat kondisi positif, Susi berjanji akan terus menjaga perairan Indonesia dari jangkauan kapal asing yang memicu terjadinya kejahatan perikanan (illegal fishing). Karena, kerugian dari illegal fishing dirasakan sangat besar oleh Indonesia. Kerugian lainnya yaitu mereka melakukan perdagangan senjata, perbudakan anak buah kapal (ABK) dan penyelundupan satwa liar langka.

Faktor Terjadinya Kenaikan Perikanan

Susi mengungkapkan, setelah moratorium diberlakukan, sektor perikanan langsung bergairah lagi. Di antara faktor yang memicu produksi positif itu, adalah:

1. Peningkatan nilai produksi perikanan (tangkap dan budidaya), antara lain karena peningkatan mutu hasil tangkapan dan komoditas hasil tangkapan yang bernilai ekonomis penting;
2. Peningkatan konsumsi untuk biaya produksi nelayan disebabkan oleh kenaikan harga BBM dan kenaikan frekuensi kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan karena melimpahnya sumber daya ikan di perairan pantai;
3. Menghitung data losses hasil tangkapan yang tidak tercatat.

Faktor-faktor di atas, kata Susi, terlihat sepele namun memberi dampak signifikan pada kenaikan sektor perikanan dalam lima bulan terakhir. Untuk itu, setelah kebangkitan sektor perikanan seperti sekarang, dia memprediksi akan semakin banyak orang yang tertarik untuk bekerja dan atau menanamkan modal di sektor tersebut.

‘’Sekarang saja, dari data BPS diketahui kalau rumah tangga yang berusaha di bidang perikanan sudah naik dari 985 ribu pada 2003 menjadi 1,2 juta rumah tangga pada 2013. Itu belum termasuk data yang dihitung pada 2014 dan 2015 ini,’’ tandas dia.

Warjoyo melihat dari atas perahu di perairan Laut pesisir Batang Jawa Tengah,  lokasi lahan pertanian miliknya pada Selasa (12/05/2015). Bendera warna kuning dan putih menjadi penanda lahan warga yang belum dijual untuk mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara dengan kapasitas 2×1000 Megawatt.  Sudah empat tahun, ia dan warga yang tergabung dalam UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso dan Roban) menolak pembangunan PLTU itu.

Warga Ponowareng itu sudah kenyang diintimidasi dan diteror,untuk melepas seperempat hektar dijual lahannya kepada investor.  Padahal lahan sawahnya sangat produktif, menghasilkan 11 kuintal padi dalam tiga kali panen setahun. Belum pendapatan dari tanaman teh rosela, melati, kakao, ternak kambing dan sapi.

“Sampai kapanpun tanah tidak akan saya jual, warisan untk anak dan cucu saya. Tanah ini harta karun yang tidak akan habis, tapi uang sebanyak apapun pasti habis,” katanya.

Kapal-kapan nelayan Roban yang tolak PLTU Batang dihiasi bendera Merah putih dan bendera betuliskan tolak PLTU. Foto Tommy Apriando

Warga UKPWR menolak PLTU Batang karena melihat langsung penderitaan masyarakat sekitar PLTU di Jepara, Cilacap dan Cirebon, karena dampak debu yang mengganggu lahan pertanian mereka.

Cayadi, Warga Desa Karanggeneng juga tetap menolak proyek listrik terbesar se-Asia Tenggara ini. Cahyadi pada Mei 2014 lalu diputus bersalah oleh Mahkamah Agung karena melakukan pengeroyokan dan dipidana 7 bulan penjara. Ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ia diputus tidak bersalah.

“Saat peristiwa pengeroyokan saya tidak ada dilokasi dan tidak melakukan pengeroyokan itu,” kata Cayadi.

Ia bercerita, protes damai ditangggapi berlebihan oleh polisi dan TNI setempat. Alat berat dan eskavator dengan aparat yang berada di lokasi melakukan pengurukan mengganggu aktivitas bertani warga. Pengurukan dan pembuatan tanggul setinggi tiga meter telah menutup akses warga ke lahan mereka serta mengganggu pasokan air irigasi. Sejumlah warga juga mengalami intimidasi untuk menjual lahannya.

“Pengurukan dan pembuatan tanggul akan berakibat pada kekeringan hingga kegagalan panen,” katanya yang bersikukuh tidak menjual satu hektar lahan produktifnya.

Ia berharap Presiden Jokowi mendengarkan mereka yang menjaga penghidupannya. “Sebelum memutuskan kelanjutan proyek ini, kami mohon agar Presiden Jokowi berkunjung ke Batang dan berdialog dengan warga dan para pemilik lahan yang selama ini akan menjadi korban pembangunan proyek ini,” kata Cayadi.

Nelayan Batang juga terdampak pembangunan PLTU.  Bejo Glopot, warga Roban Timur, biasa melaut satu jam dari dermaga mencari ikan, udang dan kepiting. Ia dan nelayan lain sudah melihat dampak langsung dari PLTU di Jepara, Paiton, Cilacap dan Jepara.

“Batubara yang digunakan untuk menghasilkan energi menghasilkan limbah di laut, sehingga hasil laut semakin berkurang. Belum lagi air laut pesisir yang disedot juga akan menyedot hasil laut dan merusak ekosistemnya,” katanya.

Lokasi dermaga perahu nelayan Roban yang menolak pembangunan PLTU Batang. Foto Tommy Apriando

Bejo menolak sampai kapanpun pendirian PLTU Batang, karena sudah sejahtera dengan penghasilan Rp500rb – sejuta.  Sedangkan nelayan Jepara, berpenghasilan Rp4-5 juta per hari sebelum ada PLTU Jepara. Sekarang mereka terkadang tidak berpenghasilan karena ikan hilang dan terumbu karang rusak karena air laut disedot untuk operasional PLTU.

“Tolonglah untuk pemerintah daerah dan pusat, khususnya Pak Jokowi untuk membatalkan PLTU ini. Warga sudah sejahtera tanpa adanya PLTU,” tambah Bejo.

Melanggar Aturan 

Analisis Lembaga Bantuan Hukum Semarang, proyek PLTU Batang menabrak kawasan konservasi laut di Pantai Utara Jawa.  Juga perubahan perda yang bertentangan dengan peraturan diatasnya yaitu Keputusan Bupati Batang secara cepat dan terkesan untuk meloloskan proyek tersebut.

Lokasi pembangunan PLTU Batang tidak hanya akan berdampak pada lahan pertanian namun juga pesisir laut Jawa di Batang. Foto Tommy Apriando

Bupati Batang mengeluarkan peraturan No.532/306/2011 tertanggal 19 September 2011 sebagai perubahan atas Keputusan Bupati Batang No.523/282/2005 tertanggal 15 Desember 2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoto-Roban, Kabupaten Batang.

Keputusan itu bertentangan dengan PP No.26/2010 tentang RTRW Provinsi Jateng 2009-2029, maupun Perda Kabupaten Batang No.7/2011 tentang RTRW Kabupaten Batang 2011-2031 yang menyebutkan kawasan konservasi laut daerah Pantai Ujungnegoro-Roban dengan luas kurang lebih 6.899,74 hektar merupakan kawasan perlindungan terumbu karang dan taman nasional wisata alam laut.

Proyek Energi Kotor

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan melalui program listrik 35.000 megawatt pemerintah berkomitmen memanfaatkan secara optimal sumber energi terbarukan, karena energi fosil bakal habis.

Sedangkan Team Leader Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Arif Fiyanto kepada Mongabay mengatakan sejak 2011, mereka bersama masyarakat menolak berdirinya PLTU Batang, karena berdampak buruk kepada warga dan lingkungan, seperti kesehatan, intimidasi, kriminalisasi, pelanggaran HAM, hinga pembebasan paksa lahan.  Selain itu, batubara juga penyebab utama perubahan iklim karena emisi karbon yang besar.

Warga masih mempertahankan 25,4 hektar dari 226 hektar lahan untuk pembangunan PLTU. Padahal sebagian besar lahan produktif seperti persawahan subur dan wilayah perikanan, sehingga berpotensi membahayakan mata pencaharian puluhan ribu nelayan dan petani setempat.

Analisis Greenpeace, megaproyek PLTU Batang didanai oleh Japan Bank International Cooperation (JBIC). Padahal panduan investasi JBIC menyatakan dana akan dikucurkan apabila proses pembebasan lahan tidak mendapat penolakan dari warga dan tidak berkonflik. Sehingga pembangunan PLTU Batang melanggar standar investor itu sendiri.

“Warga Batang telah beraudiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Perekonomian, bahkan berangkat ke Jepang untuk menemui anggota Parlemen Jepang dan Perwakilan JBIC. Namun usaha warga mempertahankan lahan dan penghidupannya nya belum mendapatkan titik terang lantaran pemerintah tetap berkeras untuk melanjutkan proyek tersebut,” tambah Arif.

Pembangunan PLTU Batang bertentangan dengan visi dan misi Presiden Jokowi terkait kedaulatan pangan karena mengambil lahan produktif pertanian, dan visi Jokowi pada sektor maritim juga karena berdampak pada kehidupan nelayan.

“Indonesia salah satu negara terbesar melakukan ekspor batubara, namun cadangan batubaranya bisa dikatakan terbatas. Jika terus ketergantungan terhadap PLTU Batubara maka krisis batubara bisa terjadi di Indonesia,” kata Arif.

Padahal Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang berlimpah, seperti panas bumi, angin, tenaga surya, hingga mikrohidro. Greenpeace mengapresiasi langkah Presiden mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin) di Bantul yang ramah lingkungan.

“Sudah saatnya Presiden Joko Widodo memimpin revolusi energi dengan memilih sumber energi yang lebih baik aman dan lebih hijau berkelanjutan,” kata Arif.

Sebelumnya Jokowi mengultimatum kepada Menteri ESDM Sudirman Said, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranonowo, Bupati Batang dan direktur PLN untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan untuk pembangunan proyek PTLU Batang dalam satu satu bulan.

Keberadaan hewan ternak maupun holtikultura impor di seluruh Indonesia saat ini membantu Pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, ada kekhawatiran beredarnya produk  impor, meminggirkan produk lokal.

Untuk itu, Pemerintah mulai mempertahankan ketahanan pangan. Salah satunya, dengan melakukan mengembangkan produk ternak dan holtikultura di berbagai daerah. Tahap awal pengembangan dilakukan di Jawa Barat.

Lele lokal (Clarias batrachus) mulai menjadi ‘tamu’ di daerah asal setelah hadir ikan impor, lele dumbo. Foto: Wikipedia

Pengembangan tersebut melibatkan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Pemprov Jabar, berlokasi di sejumlah kawasan di Jabar.

Menristekdikti M. Nasir mengatakan, program yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan tersebut dinilai sudah tepat dilaksanakan karena, saat ini serbuan produk impor untuk hewan ternak dan holtikultura sudah semakin tak terbendung.

“Jika ingin mengeliminasi produk impor secara perlahan, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan produk sendiri yang sudah ada. Pengembangan dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan daya saing tapi tetap bisa menekan biaya produksi,” ujar M Nasir di Gedung II BPPT, Jakarta, Selasa (19/05/2015).

Sementara, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengakui saat ini daya saing produk ternak dan holtikultura di wilayahnya melemah menghadapi produk impor, bahkan bersaing sesama produk lokal.

“Kita tidak mau produk ternak dan holtikultura di Jabar semakin tersingkirkan. Karena, faktanya saat ini Jabar adalah salah satu daerah penghasil produksi ternak dan holtikultura terbanyak di Indonesia,” jelasnya.

Pengembangan Ternak dan Holtikultura

Gubernur Jabar mengatakan tahap awal pengembangan akan fokus pada sejumlah produk ternak dan holtikultura, seperti  sapi perah dan potong serta sapi pasundan di peternakan milik PT. KAR Bogor.

Selanjutnya, pengembangan domba aduan Garut, yang diharapkan ditingkatkan populasi 2-5 ekor per kelahiran. Juga dikembangkan ikan air tawar yang bernilai ekonomi lebih tinggi dari ikan laut.

“Ada ikan gurame, ikan nila, ikan emas dan ikan sidat. Jenis-jenis tersebut menjadi primadona dalam penjualan ikan,” tutur Ahmad.

Untuk holtikultura, pengembangan akan dilakukan pada mangga gedong gincu dan mangga dermayu yang berasal dari Kabupaten Indramayu. Menurut Ahmad, mangga jenis tersebut pantas untuk dikembangkan karena memiliki nilai ekonomis tinggi dan merupakan khas Jabar.

Produk yang dikembangkan tersebut, kata Ahmad, akan difokuskan di wilayah Selatan Jabar untuk produk ternak, utara Jabar untuk produk padi, dan Subang untuk buah-buahan.

“Dengan penerapan ilmu pengetahuan berbasis keanekaragaman hayati dalam program ini diharapkan bisa mengembalikan kejayaan produk dalam negeri yang sudah lama menghilang,” tambahnya.

Rekayasa Genetik

Untuk mencapai rencana dan target yang ditetapkan, program tersebut mengadopsi sistem rekayasa genetik yang diterapkan untuk semua jenis produk ternak dan holtikultura yang masuk dalam program. Untuk tahap awal, produk yang dilibatkan adalah penelitian dan produksi sapi unggul di PT KAR Bogor.

Ada tiga tahapan yang harus dilalui dengan melibatkan pakar seperti peneliti, birokrat dan swasta yang memiliki peternakan, yaitu produksi sperma sexin, menggunakan pejantan unggul sapi potong dan perah serta sapi pasundan yang dipelihara PT KAR di Parung, Bogor. Koleksi sperma menggunakan vagina buatan, selanjutnya  dianalisa kualitasnya. Sperma yang memenuhi syarat selanjutnya diproses untuk dilakukan pemisahan jantan dan betina (sexing) dan dibekukan sesuai prosedur.

Tahap dua Seleksi, sinkronisasi dan IB Sexing, dilaksanakan oleh tim UPT Sapi Potong Cijeungjing, Jabar untuk peningkatan populasi dan mutu genetik ternak serta pelestarian plasma nutfah sapi Pasundan. Sperma yang digunakan adalah sperma yang telah diproduksi PT KAR.

Tahap tiga, agribisnis peternakan dan pengolahan hasil, yang dilakukan dengan konsep pertanian terpadu berbasis peternakan, dengan memanfaatkan fasilitas di Agrotechnopark  (ATP) di Cikadu, Jabar.

Melalui penerapan rekayasa genetik, Asisten Deputi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenristekdikti Hadirin Suryanegara, berharap, produk ternak, khususnya sapi pasundan bisa kembali bagus. Dari program tersebut, diharapkan bobot sapi yang saat ini rerata 300 kilogram bisa kembali ke berat awal sekitar 700 kilogram.

“Berat sapi Pasunda pada 40 tahun lalu itu bisa 700 kg. Tapi sekarang lihat saja, 300 kg saja sudah untung. Kita ingin mengembalikan itu. Dengan teknologi, kita harapkan output lebih bagus dengan modal lebih ekonomis,” pungkasnya.

Seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) ditemukan mati di kebun karet milik masyarakat Nagari Palangai Gadang, Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Harimau itu ditemukan dengan leher terlilit kawat dan penuh luka pada Sabtu (02/05/2015).

Kematian harimau ini diketahui masyarakat sekitar pukul 07.00,  kemudian dilaporkan ke pihak Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Sumbar Barat, untuk dievakuasi bangkainya.

Petugas dari BKSDA Sumatera Barat membawa bangkai harimau sumatera yang mati terperangkap jerat babi di Nagari Palangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan. Foto: BKSDA Sumbar

Masyarakat Nagari Palangai Gadang memang memasang jerat babi di sekeliling ladangnya untuk melindungi tanaman, perkebunan dan persawahan yang kerap diganggu hama babi hutan. Jerat kawat berbentuk lingkaran berukuran 40-50 centimenter, dipasang saling mengait di lahan.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten di pantai barat bagian selatan Sumbar, dengan topografi dataran, dan perbukitan yang merupakan gugusan Bukit Barisan.

Sekitar 45,29 persen wilayah Pesisir Selatan merupakan kawasan hutan, kawasan TNKS, Cagar Alam Koto XI Tarusan, dan rawa gambut. Di sebelah timur kabupaten ini berbatasan langsung dengan kawasan TNKS, yang masih ada populasi harimau sumatera.

Besar kemungkinan harimau ini tersebut telah masuk perangkap pada malam harinya dan tidak dapat melepaskan diri dari lilitan jerat tersebut.

Kepala Satgas Polhut BKSDA Sumbar, Zulmi Gusrul kepada Mongabay di kantornya, Senin (18/05/2015) mengatakan pihaknya langsung membawa bangkai harimau yang sudah membusuk ke Padang, untuk dikubur di belakang kantor BKSDA Sumbar. Harimau berjenis kelamin betina itu diperkirakan berumur sepuluh tahun dengan panjang sekitar 180 centimeter.

Petugas menguburkan jasad harimau sumatera yang telah membusuk dibelakang kantor BKSDA Sumbar. Foto: BKSDA Sumbar

Zulmi mengaku sekitar sebulan sebelumnya, pihaknya diinformasikan warga setempat mengenai adanya harimau yang berkeliaran di daerah mereka dan telah memangsa seekor sapi milik warga. Pantauan warga, ada tiga ekor harimau, terdiri dari anakan, induk dan pejantannya. Dugaan kuat, harimau itu sedang mengajari anaknya berburu.

Hasil peninjauan lokasi, memang benar ditemukan jejak harimu di daerah tersebut. Kemudian petugas bersama warga melakukan pemantauan, namun harimau tersebut tidak pernah terlihat kembali.

Menurut Zulmi, lokasi peladangan terindikasi masuk dalam kawasan hutan, sehingga warga dihimbau tidak memasang jerat karena dapat terkena sanksi dan memicu terjadinya konflik satwa. Petugas juga mensosialisasikan tindakan yang bisa dilakukan warga bila harimau masuk areal pemukiman.

“Jika masyarakat menemukan jejak harimau, cakarannya di batang pohon, segera berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan setempat atau BKSDA Sumbar, kemudian segera membuat bunyi-bunyian dengan menabuh kaleng, seng, dan benda lainnya didekat lokasi tersebut dan tidak  menggembalakan ternak di daerah tersebut,” himbaunya.

Pada 2013 dan 2014, BKSDA dan Dinas Kehutanan menemukan dan memusnahkan jerat babi, rusa, burung dan harimau di dalam kawasan hutan dan kawasan konservasi di Kabupaten Pasaman, Solok, Tanah Datar dan Sijunjung.

Sedangkan Direktur Institution Conservation Society (ICS) Salpa Yandri kepada Mongabay merasa prihatin akan kematian harimau akibat jerat babi itu. Dia berharap Dinas Kehutanan, BKSDA dan TNKS aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di pinggir dan dalam kawasan hutan untuk melindungi satwa yang terancam punah itu.

Masuknya harimau ke perkampungan, biasanya karena induk ingin mengajari anaknya berburu hewan seperti kijang, rusa dan babi, termasuk seperti ternak warga. Untuk itu, warga dihimbau tidak menggembalakan ternak di sekitar kawasan hutan, karena dapat memancing harimau.

ICS sendiri aktif memantau harimau di TNKS, khususnya di Solok Selatan, karena kawasan itu dijadikan perburuan sindikat perdagangan satwa dilindungi. Aktivitas warga seperti pembukaan lahan, perkebunan, penebangan liar dan pemasangan jerat di hutan juga memicu kepunahan harimau.

Tim ICS sering menemukan jerat harimau, babi, rusa, dan yang diduga dipasang sindikat pemburu harimau di Solok Selatan, Pesisir Selatan dan Kabupaten Dharmasraya. Jerat terbuat dari kawat baja dengan kayu ditanam di tanah dengan beban karet ban dalam.

ICS juga berkerjasama dengan BKSDA Sumbar dan Balai TNKS melakukan sosialisasi mitigasi konflik satwa kepada masyarakat di Solok Selatan. Salpa berharap kegiatan serupa dilakukan di daerah lain, agar masyarakat paham dan berperan menjaga habitat dan populasi harimau tersebut.

Selama 2015, setidaknya sudah dua ekor harimau sumatera betina mati di Sumbar. Sebelumnya seekor harimau sumatera betina bernama Sandy, ditemukan mati di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinatan (TMSBK) Kota Bukittinggi, pada Minggu (11/01/2015).

Eyes On The Forest (EoF) pada 1 Mei 2015, menemukan sejumlah truk antrean membawa kayu-kayu dari hutan alam menuju pabrik bubur kertas PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), anak perusahaan dari APRIL (Asia Pacific Resources International Limited). “Kayu-kayu dari hutan alam itu diyakini ditebangi dari hutan alam di green belt (jalur hijau) di konsesi PT RAPP di sektor Ukui (Pelalawan, Riau) pada 31 Maret 2015,” kata Afdhal Mahyuddin dari EoF. EoF terdiri atas Walhi Riau, Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau) dan WWF Riau.

“Temuan ini diduga PT RAPP melanggar peraturan Kehutanan dan Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari APRIL hanya di atas kertas saja,” kata Afdhal.

truk-truk yang diduga mengangkut kayu alam untuk PT RAPP di sektor ukui, tesso nilo, riau. Foto : EoF

Pada 28 Januari 2014, APRIL mengumumkan komitmen jangka panjang tertuang dalam Sustainable Forest Management Policy (SMFP) atau kebijakan pengelolaan hutan lestari. Inti kebijakan itu moratorium hutan tanaman di areal yang belum dilakukan identifikasi high conservation value forest atau hutan bernilai konservasi tinggi, mengakhiri pembangunan hutan tanaman pada Desember 2014, pasokan kayu pabrik APRIL di Pangkalan Kerinci sepenuhnya bersumber dari hutan tanaman, memperluas program konservasi dan restorasi hingga membentuk tim independen untuk mengawasi implementasi SMFP.

Sejak peluncuran pertama kali hingga saat ini, SMFP itu dikritik oleh EoF. “Dua temuan terakhir ini telah menunjukkan bahwa  APRIL justru melanggar komitmen hijaunya seperti halnya melanggar peraturan berlaku. Seharusnya ada investigasi lebih jauh dan raksasa ini seharusnya bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan daripada mencari-cari alasan sebagaimana mereka biasa lakukan selama bertahun-tahun,“ kata Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif WALHI Riau.

Kayu alam ditumpuk di wilayah konsesi PT RAPP di Ukui Pelalawan, Riau. Foto EoF

Tony Wenas, Direktur Pelaksana Operasi APRIL Indonesia menegaskan laporan EoF tidak akurat. “Kami tidak menebang hutan konservasi di Ukui, Tesso Nilo. Peta dan gambar yang dituduhkan tidak berdasar. Gambar kendaraan yang bermuatan kayu yang dibeli dari pihak ketiga, yang diangkut dari pelabuhan Futong ke pabrik dan bukan kayu alam dari wiayah Ukui maupun konsesi RAPP,” katanya. Tony mengatakan area dengan titik kordinat: 101^o 59′ 19.4″ E  0^o 4′ 46.7″ S, yang tergambar di peta telah masuk di dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2015, kompartemen D056 seluas 21,3 ha.

“Menurut izin tata ruang yang diberikan oleh pemerintah, daerah ini adalah daerah produksi yang dialokasikan untuk tanaman pokok.  Lahan ini bukan kawasan konservasi.  Semula, area ini merupakan area klaim, dan menindaklanjuti selesainya masalah klaim ini, maka areal ini dalam proses rehabilitasi pemanfaatan sebagai areal tanaman pokok.   Tidak ada pasokan kayu yang diangkut dari area ini ke pabrik kami,” kata Tony.

“Kami membangun hutan tanaman industri (HTI) di Ukui secara legal dengan melakukan kajian HCV terlebih dahulu, dan mematuhi semua peraturan pemerintah yang disyaratkan.  Perusahaan tidak menebang pohon yang terletak di pinggir sungai,” imbuh Tony.

Terkait SMFP APRIL, Tony mengatakan APRIL menerapkan secara konsisten. “APRIL Group berkomitmen untuk pembangunan berkelanjutan di semua lokasi di wilayah operasional perusahaan.  Menerapkan praktik terbaik dalam program sosial, lingkungan dan ekonomi, seperti yang diamanahkan dalam filosofi bisnis perusahaan yaitu apapun yang dilakukan perusahaan harus berdampak baik untuk negara, baik untuk masyarakat, dan baik untuk perusahaan,” jelasnya.

Tumpukan kayu alam hasil tebangan PT RAPP di Ukui Pelawan, Riau. Foto EoF

Afdhal mengatakan EoF tidak menuduh APRIL/PT RAPP membawa kayu dari sektor Ukui dan Tesso Nilo ke pabrik pulp. “Namun masih banyaknya kayu hutan alam dipasok ke pabrik pulp PT RAPP hingga awal Mei 2015, menunjukkan rendahnya komitmen kelestarian perusahaan ini dan masih dipertanyakan keseriusannya dalam menghentikan penggunaan kayu MTH (mixed tropical hardwood) untuk memproduksi bubur kertas dan kertas,” katanya.

“EoF tetap berpatokan pada temuan lapangan bahwa ada green belt yang ditebangi oleh PT RAPP, terlepas dari bantahan mereka. Hal-hal seperti ini sudah sering ditemukan di berbagai tempat, termasuk Tesso Nilo maupun konsesi PT RAPP di lokasi lainnya,” lanjutnya.

Memang, lanjut Afdhal, ini bukan wilayah konservasi yang besar, namun Undang-undang Kehutanan melindungi kawasan sempadan sungai maupun anak sungai. “Seharusnyalah, perusahaan berskala besar melakukan praktek yang elegan, tidak hanya berpatokan pada RKU atau tata ruang HTI, karena melindungi sungai, hutan dan ekosistemnya juga kewajiban bersama, termasuk pelaku bisnis. Lagipula, di sektor Ukui dan Tesso Nilo seharusnya sudah tak ada lagi penebangan hutan alam sejak 1997 karena izinnya sudah lama sekali dikeluarkan,” katanya.

“Dalih-dalih soal tanaman pokok dan sebagainya sudah jamak untuk pembenaran penebangan hutan alam. Sementara kita tahu, tak ada lagi hutan alam tersisa di banyak konsesi HTI, termasuk di konsesi PT RAPP.  Dalam temuan kami, penebangan hutan alam di sekitar sektor Ukui ini menyebabkan genangan air cukup besar ketika hujan tiba, menunjukkan dampak langsung dari penggundulan hutan. Berbicara soal penerapan nilai konservasi tinggi (HCV) semestinya konsisten dalam praktek di lapangan, tidak hanya di forum hotel berbintang,” tegas Afdhal.

Woro Supartinah, Koordinator Jikalahari, mengatakan koalisi akan terus memantau secara teliti kinerja APRIL dan pemasok-pemasoknya meskipun ada komitmen lestari yang mereka buat.  “Adalah bodoh untuk percaya saja dengan apa yang dilakukan APRIL karena kita yakin bahwa pemantauan di lapangan akan mengatakan kebenaran,” tambahnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-SDA) Indonesia untuk sektor kelautan di empat propinsi yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Yogyakarta di Semarang, Jateng, Selasa (19/05/2015).

GN-SDA sektor kelautan dilakukan setelah ditandatangainya Nota Kesepakatan Bersama (NKB) atas Rencana Aksi Bersama Penyelamatan SDA oleh KKP, 19 kementerian, 7 Lembaga Negara terkait, serta para gubenur dari 34 provinsi pada Kamis (19/03/2015) di Istana Negara dihadapan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua sementara KPK Taufiequrachman Ruki.

“Penandatanganan NKB ini diharapkan terbangun komitmen segenap elemen bangsa untuk bersama-sama menuntaskan permasalahan bangsa dalam pengelolaan SDA terutama di sektor kelautan,” kata Pimpinan KPK Sementara Johan Budi SP, kepada Mongabay.

Kapal asing berbendera Malaysia ini diledakkan di Perairan Belawan pada Rabu pagi. Foto: Ayat S Karokaro

GN-SDA didasarkan berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945,  bertujuan mendorong perbaikan tatakelola laut, mendorong kepatuhan para pihak dalam melaksanakan kewajibannya, dan harmonisasi terhadap aturan perundang-undangan yang terkait. Menyasar. Sasaran yang ingin dicapai yakni adanya pengembangan  sistem data dan informasi yang terintegrasi termasuk database, perizinan, monitoring dan evaluasi.

GN-SDA juga bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan sumberdaya laut serta menjamin perlindungan dan pemberian hak-hak masyarakat sesuai konstitusi.

“Dalam pengelolaan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan kita masih lemah dalam pengendalian dalam tata laksana perijinan,” tambah Johan.

Kajian KPK di sektor kelautan, terdapat indikasi tindak pidana korupsi dan tidak pidana lainnya dalam proses pengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Selain itu, terdapat kapal ikan asing yang memperoleh SIUP/SIPI/SIKPI, namun tercatat bukan sebagai perusahaan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan.

Pimpinan KPK Sementara Johan Budi SP, dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-SDA) Indonesia untuk sektor kelautan di empat propinsi yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Yogyakarta di Semarang, Jateng, Selasa (19/05/2015). Foto : Tommy Apriando

KPK juga menemukan rendahnya kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya 0,3 persen per tahun dan hanya berkontribusi sekitar 0,02 persen terhadap total penerimaan pajak nasional dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data umum perpajakan pemilik kapal (data pemilik kapal > 30 gross tonnage (GT), per Januari 2015) dan Direktorat Pajak Kementerian Keuangan, jumlah pemilik kapal yang telah memperoleh ijin kapal mencapai 1836, tetapi hanya 1204 yang memiliki NPWP. Sisanya, 632 pemilik kapal belum terindikasi NPWP-nya.

“Banyak permasalahan di sektor kelautan. Oleh karena itu perlu sinergi untuk menuntaskan masalah tersebut sehingga kita mampu mengelola secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat,” kata Johan.

Hasil kajian KPK tahun 2014 di sektor kelautan menemukan lima permasalahan yakni terkait batas wilayah laut Indonesia, permasalahan tata ruang wilayah laut, ketatalaksanaan pengelolaan sumberdaya laut, permasalahan kelembagaannya dan permasalahan regulasi.

Juga ada delapan permasalahan utama di sektor kelautan, yakni belum jelasnya tata batas wilayah laut, penataan ruang laut yang masih parsial, peraturan perundang-undangan yang belum lengkap dan tumpang tindih, tidak terkendalinya pencemaran dan kerusakan di laut, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut, sistem data dan informasi terkait wilayah laut, penggunaan ruang laut dan pemanfaatan sumberdaya yang ada didalamnya belum lengkap dan terintegrasi, belum optimalnya program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut dan belum optimalnya penerimaan negara dari pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya yang ada di dalamnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri KKP Iin Siti Djunaidah mengatakan dari kajian KPK pada empat area yakni penyusunan tata ruang wilayah laut, penataan perizinan kelautan dan perikanan, pelaksanaan kewajiban para pihak dan pemenuhan hak-hak masyarakat isu strategis  di tingkat provinsi, yang menjadi persoalan yakni belum memadainya sistem informasi terkait percanaan dan monitoring pemanfaatan ruang laut, tidak semua pemda memiliki rencana tata ruang wilayah laut, kompleksitas permasalahan pengelolaan pulau-pulau kecil serta pengendalian pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut serta belum terdapat integrasi data spasial untuk penggunaan ruang laut.

“Upaya yang telah dilakukan adalah penyiapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pembangunan kawasan konservasi,” kata Iin.

Ia melanjutkan, capaian penataan ruang laut berdasarkan data KKPdari 34 provinsi hanya 5 provinsi yang memiliki perda dan 23 provinsi masih dalam proses. Adapun dari 325 Kabupaten/Kota baru 15 kab/kota yang memiliki perda dan 104 yang sedang dalam proses. Proses pengurusan SIUP, SIPI/SIKPI kurang tertib, bukan sebagai perusahaan penangkapan ikan atau pengangkutan ika, tidak memiliki NPWP serta ijin lokasi dan ijin pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil masih terkendala belum tersedianya RZWP3K.

“Saat ini telah dilakukan pembentukan satgal illegal fishing, penertiban peraturan terakit pengelolaan kegiatan usaha perikanan dan pengelolaan sumber daya laut. Selain itu perijinan terkait kelautan dan perikanan dari kabupaten/kota akan beralih ke provinsi,” lanjutnya.

Berdasarkan data KKP jumlah ijin kapal 10-30 GT yang dilaporkan ke pusat di Jabar (2013) sebanyak 270 ijin, Jateng (2014) 817 ijin, Yogyakarta 56 ijin dan Jatim 220 ijin. Sedangkan hasil operasi kapal pengawas Ditjen PSDKP tahun 2010-2015  total unit kapal yang diperiksa  yakni 17.013. Ada 562 kapal yang ditangkap, terdiri dari 179 Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 329 Kapal Ikan Asing (KIA).

Ada 43 kasus Penanganan Tindak Pidana Perikanan (TPKP) pada 2015, terdiri dari 31 kasus proses hukum, 16 kasus proses penyelidikan, 5 kasus P21 (berkas lengkap), 10 kasus dalam proses persidangan, 11 kasus diberikan sanksi adminisitrasi dan 1 kasus masih dalam proses penelitian.

KKP berharap Pemda meningkatkan sosialisasi kepada stakeholders terkait pelaksanaan kewajiban setiap pelaku usaha kelautan, mendorong setiap pelaku usaha kelautan mengikuti aturan yang ada. KKP berharap pelaku usaha melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban kepada pemberi ijin.

Pemda juga diharapkan meningkatkan penghidupan masyarakat dengan memberikan akses menuju pantai, mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan dan usaha kelautan dan perikanan, memberikan kompensasi kerugian dan memberdayakan masyarakat sekitar terkena dampak, merelokasi pemukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi.

“Untuk 28 Kabupaten/Kota di Jabar, Jateng, DIY dan Jatim segera menyusun RZWP3K agar ruang laut tertata lebih baik,” kata Iin.

Panjang garis pantai Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial (BIG) mencapai 99.000 km, menjadi kekayaan namun tantangan untuk dikelola bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tak ingin main-main dalam menegakkan kedaulatan maritim dan menjadikan pelaku perikanan dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di Indonesia, dengan memberantas illegal unreported and unregulated (IUU) fishing.

Keseriusan itu ditunjukkan KKP dengan menggelamkan 19 kapal eks asing yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Seluruh kapal tersebut ditenggelamkan di beberapa perairan nusantara, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2015.

Kapal asing berbendera Malaysia ini diledakkan di Perairan Belawan pada Rabu pagi. Foto: Ayat S Karokaro

Publikasi KKP menyebutkan 19 kapal tersebut terdiri 5 kapal berasal dari Vietnam, 2 kapal dari Thailand, 11 kapal dari Filipina dan 1 kapal dari Tiongkok. Dari semuanya, 6 kapal ditenggelamkan di perairan Pontianak, Kalimantan Barat; 11 kapal ditenggelamkan di perairan Bitung, Sulawesi Utara; 1 kapal di perairan Tanjung Balai Asahan, Belawan, Sumatera Utara; dan 1 kapal di perairan Idi, Aceh.

Rinciannya yaitu KM. BKM 9 (103 GT, Thailand), 2). KM. BTH 96110 TS (75 GT, Vietnam), 3). KM. BTH 98092 TS (24 GT, Vietnam), 4). KM. BTH 98782 TS (35 GT, Vietnam), dan 5). KM. BTH 96783 TS (35 GT, Vietnam), dan 6). KM. GUI XEI YU 12661 (300 GT, RRT).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, menegaskan bahwa penenggelaman kapal eks  asing dilakukan bukan karena ingin menyombongkan diri di dunia internasional. Namun, agar dunia internasional melihat keseriusan Indonesia dalam memberantas illegal fishing.

“Kita ingin menunjukkan kepada siapapun di dunia ini bahwa Indonesia serius menjaga kekayaan sumber daya lautnya dan akan dipergunakan untuk kebaikan dunia perikanan dan kelautan Tanah Air,” ujar Susi dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2015 di Kantor KKP, Jakarta, Rabu .

Melalui penegakkan dan pemberantasan illegal fishing, Susi yakin, kesejahteraan nelayan akan mengalami peningkatan ke depannya.”Tanpa kita tangani illegal fishing, kita tidak mungkin bisa mensejahterakan nelayan yang ada di seluruh Indonesia,” jelas menteri dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat itu.

Bersamaan dengan penenggelaman 19 kapal, TNI AL juga melaksanakan prosesi yang sama dengan menenggelamkan 22 buah kapal yang pelaksanaannya dipusatkan di Ranai, Kepulauan Riau.

907 Kapal Eks Asing Dicabut Izinnya

Sementara itu menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Asep Burhanuddin, 19 kapal yang ditenggelamkan tersebut merupakan bagian dari 907 kapal eks asing yang diketahui melakukan pelanggaran di atas laut dari total 1.132 kapal eks asing yang dianalisis dan dievaluasi oleh KKP.

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal tersebut, kata Asep, yaitu tidak mengaktifkan Vessel Monitoring System (VMS) saat berlayar, anak buah kapal (ABK) berasal dari warga asing, terjadinya praktik perbudakan di atas kapal, praktik manipulasi data dengan menurunkan ukuran kapal di dokumen (mark down), berlayar tanpa Surat Laik Operasi (SLO), dan lainnya.

Petugas dari KKP memeriksa kapal-kapal Antasena milik PT. PBR di Benjina, Aru, pada Jumat (03/04/2015) yang menemukan ternyata ABK-nya adalah Warga Negara Asing asal dari Thailand, Myanmar, Laos dan Kamboja. Foto : KKP

“Mematikan VMS itu jelas melanggar karena tidak bisa dimonitor oleh kita. Namun dari semua kapal tersebut, hanya 19 kapal yang dinilai sudah melakukan pelanggaran berat dan perlu ditindak secara tegas. Makanya kita tenggelamkan mereka di laut,” ungkap Asep.

KKP menggunakan teknik peledakan dengan dinamit berdaya ledak rendah, agar agar saat kapal ditenggelamkan tetap dalam kondisi yang baik. Sehingga, diharapkan kapal-kapal yang ditenggelamkan menjadi habitat baru bagi ikan-ikan di perairan tersebut.

“Sehingga (bisa) berkontribusi terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan nelayan,” tutur Asep.

Pengadilan Perikanan Dipertanyakan

Meski berhasil menenggelamkan 19 kapal eks asing, namun ternyata di mata Menteri Susi Pudjiastuti itu masih belum cukup. Pasalnya, dia menilai seharusnya ada lima kapal eks asing lain yang turut ditenggelamkan, karena terbukti sudah melakukan pelanggaran perikanan dengan melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Tetapi, meski terbukti dan diproses secara hukum, Pengadilan Perikanan Ambon justru memberi hukuman sangat ringan dengan denda sebesar Rp100 juta untuk masing-masing kapal.

Kelima kapal asal Tiongkok milik PT Sino, diantaranya kapal Sino 15, Sino 26, dan Sino 27, tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), tapi  biasa berlayar di wilayah perairan Indonesia dan diketahui sudah melakukan illegal fishing.

“Padahal SIPI untuk kelima kapal tersebut juga sudah dicabut. Jadi ini harusnya bisa dipidana sesuai dalam pasal 93 Ayat 1 UU Perikanan. Pelanggaran bisa dipidana maksimal enam tahun dan maksimal denda sebesar Rp2 miliar,” tegas Susi.

Karena itu Susi berharap ke depan penegakan hukum untuk kapal illegal fishing bisa dilaksanakan sebaik mungkin dan dengan hukuman yang tepat.

“Selamatkan pohon asem. Selamatkan pohon asem di Wringinanom sekarang juga,”. Itulah teriakan Sofi Azilan Aini, siswi SMP Negeri 1 Wringinanon, Gresik, mewakili teman-temannya yang berunjukrasa di Kantor Gubernur Jawa Timur, di Jalan Pahlawan, Surabaya, pada Senin (18/05/2015) meminta gubernur tidak melanjutkan penebangan pohon untuk pelebaran dan perbaikan jalan. Mereka juga berunjuk rasa di DPR Provinsi Jatim. Para murid itu berasal dari sekolah Adiwiyata di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, terutama dari Wringinanom, Legundi dan Kedamean.

Pelajar dari sekolah Adiwiyata di Gresik, Jatim melakukan aksi protes di kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya menolak penebangan pohon asem untuk pelebaran jalan di wilayahnya. Foto : Petrus Riski

Sekitar 100 lebih pohon asem, diantaranya berusia ratusan tahun ditebang sebagai dampak pelebaran jalan di Desa Wringinanom. Jalan provinsi yang menghubungkan wilayah Gresik dengan Mojokerto ini, dikenal sebagai jalan yang sangat rusak akibat dilalui truk-truk pengangkut tambang galian C. Sejak awal Mei 2015 pemerintah melakukan aktivitas perbaikan jalan, dimulai dengan menebang puluhan pohon asem tua di desa Sumengko, Lebani Waras, serta di wilayah Desa Wringinanom pada seminggu terakhir.

“Saya mohon kepada bapak gubernur untuk menghentikan penebangan pohon. Selain menghentikan penebangan ini, saya mohon bapak Gubernur melindungi 24 pohon asem yang tersisa, dan menambah jumlah pohon yang ada di sekitar Wringinanom,” seru Sofi.

Dia juga meminta pemerintah memindahkan pohon asem tua yang masih terisisa ke daerah bantaran sungai, bila pelebaran jalan terganggu adanya pohon. Namun demikian pemerintah juga dituntut untuk segera melakukan reboisasi besar-besaran, untuk menggantikan ratusan pohon yang sudah terlanjur ditebang.

Sofi menunjukkan pohon asem di pinggir jalan Desa Wringinanom, Gresik, Jatim, yang telah ditebang untuk proyek pelebaran jalan. Foto : Petrus Riski

“Jadi memang pohon sangat berguna buat kita, selain untuk menyaring udara, pohon juga bisa menyimpan air dan memberikan air, jadi kita tidak perlu ada kekeringan, tidak perlu ada kebanjiran,” ucap Sofi.

Sofi bersama 9 siswa dari sekolah di sekitar lokasi pelebaran jalan khawatir, pelebaran jalan serta penebangan pohon tanpa kendali akan berdampak pada kesehatan siswa maupun terganggunya proses belajar mengajar di sekolah.

“Kalau jadi ditebang kita bisa sesak napas, sakit mata, pelajarannya terganggu. Yang paling penting itu truknya. Truk mengakibatkan jalannya rusak dan udara kotor. Kalau (pohon asem) dicabut semua tidak ada lagi yang menyaring udara dan menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup,” ujarnya.

Sebelumnya Sofi bersama temannya yakni Thara Bening Sandrina, Aeshninna Azzahra Aqilani, dibantu ibu dari Sofi yaitu Daru Setyo Rini, memasang pita merah putih dengan karton yang bertulisakan POHON INI JANGAN DITEBANG, mengelilingi badan pohon asem. Mereka bersama pendamping juga melaporkan penebangan pohon asem ke Polsek Wringinanom pada Sabtu (16/05/2015).

Pemasangan pita larangan menebang pohon asem yang berusia ratusan tahun oleh pelajar SMP Negeri 1 Wringinanom, Gresik, Jatim. Pohon itu ditebang demi proyek pelebaran jalan. Foto : Petrus Riski

Sementara itu anggota juri program Sekolah Adiwiyata di Jawa Timur, Andreas Agus Kristanto Nugroho menyayangkan penebangan pohon disekitar sekolah. Penebangan maupun peremajaan pohon di sekitar sekolah, tentu akan berdampak bagi kondisi lingkungan sekolah yang mengedapankan budaya hijau.

“Sangat disayangkan sebetulnya, dengan pohon yang sudah berumur seperti itu kenapa mesti ditebang. Dengan pohon yang sudah sustainable atau sudah kuat dengan kondisi yang ada di sekelilingnya, penebangan akan berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan sekolah,” papar Andreas.

SMP Negeri 1 Wringinanom merupakan salah satu sekolah Adiwiyata di Kabupaten Gresik, yang menerapkan budaya serta kesadaran terhadap persoalan lingkungan bagi seluruh warga sekolah. Penebangan pohon yang selama ini menjadi pelindung dari pencemaran maupun polusi lingkungan, bakal mengganggu seluruh warga sekolah yang mengikuti program Adiwiyata.

“Kalau akhirnya ditebang, sekolah harus memulai lagi menanam pohon, menjaga dan merawatnya dari nol, dan itu akan sangat berbeda terhadap kondisi sekolah yang sebelumnya memiliki pohon di lingkungannya,” ujar Andreas.

Andreas yang juga aktivis lingkungan Ecoton, meminta pemerintah bertindak bijak terhadap lingkungan, bila berkaitan dengan usaha pembangunan. Pemindahan pohon akan lebih membawa manfaat bagi lingkungan sekitar, daripada harus memotong atau menebang habis pohon yang sudah lama berdiri.

“Ketika menebang juga harus ada konsekuensi untuk menanam kembali sebagai pohon pengganti,” tandasnya.

Sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak Pemprov Jatim, karena pelajar yang melakukan protes hanya ditemui perwakilan Pemprov Jatim. Biro Sumber Daya Alam Pemprov Jatim yang menemui menyatakan bahwa kewenangan menghentikan penebangan ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga, selaku instansi yang menangani pembangunan maupun perbaikan jalan.

Akhir 2015 Indonesia dipastikan akan memilki data jumlah stok ikan terbaru, yang diprediksi akan lebih banyak jumlahnya dibandingkan 2014. Kepastian itu didapat karena Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menyelesaikan misi Kajian Stok Ikan Nasional terlengkap tahun ini.

 “Biasanya, kajian itu per tahun paling banyak dilakukan di  2 WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) saja. Tapi tahun ini, dilakukan di 11 WPP dan itu menjadi yang terlengkap sejak Indonesia merdeka sebagai negara kesatuan,” ungkap Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan KKP Achmad Poernomo di sela pelepasan tim ekspedisi “Kajian Stok Ikan 2015” di Pelabuhan Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara.

Kapal penelitian Baruna Jaya milik LIPI. Foto : deepsea.lipi.go.id

Kajian dilakukan komprehensif menggunakan metode yang lengkap, yaitu metode holistik dan akustik dengan sapuan di perairan, dibanding kajian sebelumnya yang hanya menggunakan data statistika perikanan nasional.

“Jadi kita tracking di laut, kita tangkap (ikannya), kita hitung di setiap titik (WPP). Data statistika itu sah dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi data tersebut memiliki kelemahan. Jadi, dengan metode penelitian yang dilakukan tahun ini itu akan menutup kekurangan tersebut dan akan mendapatkan hasil jauh lebih lengkap dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.

Hasilnya, Achmad optimis pada akhir tahun akan ada perubahan data jumlah stok ikan nasional yang lebih lengkap dan dan lebih  banyak, dibanding data stok ikan nasional yang mencapai 7,3 juta ton pada 2014. Hasil kajian juga diprediksi mengubah kawasan perikanan di seluruh Indonesia.

Metode Holistik dan Akustik

Menurut Kepala Balai Penelitian Perikanan Laut, Ali Suman, metode holistik dilakukan dengan teknik sapuan di bawah air dan juga melakukan teknik trolling. Sementara metode akustik, dilakukan dengan meneliti ikan yang ada di permukaan laut.

‘Prinsipnya adalah bagaimana kita mengkaji struktur komunitas ikan dari mulai kedalaman 10 sampai kedalaman terdalam 60 meter. Kemudian kita juga akan eksplorasi dalam luasan-luasan tertentu. Jadi di setiap stasiun kita akan turun, towing, dan berjalan hanya boleh dengan kecepatan 3 knot saja,” papar Ali.

Tim kan meneliti setiap titik-titik yang dilewati, termasuk di sekitar laut China Selatan yang akan dilewati tim peneliti di Selat Malaka. Dalam proses tersebut, kata Ali, semua ikan yang ada di permukaan laut akan terdeteki oleh alat sonar yang terpasang di kapal.

“Setelah itu kita langsung data ikan yang ada di nelayan dari hasil tangkapan mereka. Dari situ kita akan bandingkan dengan hasil penelitian di laut. Jadi akan komprehensif dan bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

5 Kapal Riset, 260 Hari Layar

Agar penelitian bisa dilaksanakan dengan baik, KPP menerjunkan lima kapal riset untuk penelitian kajian stok ikan 2015 di 11 WPP. Kelima kapal yang digunakan itu adalah Kapal Riset Bawal Putih 3, Kapal Latih dan Riset Madidihang 2, Kapal Riset Baruna Jaya 7, Kapal Riset Baruna Jaya 8, dan Marine Vessel SEAFDEC.

Dengan kapal-kapal tersebut, tim peneliti dan anak buah kapal (ABK) akan melakukan ekspedisi ke seluruh wilayah perairan Nusantara selama 260 hari layar. Mereka semua akan didukung oleh dana sebesar Rp44,4 miliar yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ekspedisi tahun ini dilakukan dalam dua musim, musim ikan dan musim tidak. Dengan demikian, kita bisa mengamati kondisi perairan, lingkungannya seperti apa dan kita lihat sumber daya ikannya lebih detil lagi. Kalau ada ikan yang baru juga kita akan teliti,”papar Ali.

Di dalam kapal, terdapat alat-alat canggih yang akan menunjang untuk awak kapal melakukan penelitian, seperti peralatan sonarr, echo sounder, alat tangkap dan juga laboratorium. Peralatan itu memungkinkan tim meneliti (1) Fisika oseanografi (suhu, sanitas, oksigen, dll), (2) Biologi perikanan (sampling hasil tangkapan dan biologi ikan demersal, klorofila, dll),  (3) Meteorologi (cuaca, arah kecepatan angin, hujan dan jumlah hari hujan, perawanan), (4) Sebaran populasi dan hasil tangkapan (CPUE-Catch per Unit Effort), (5) Teknis pengoperasian Pukat Ikan, dan (6) Membantu pengamatan sampel ikan pelagis kecil dan pelagis besar di sepanjang area penelitian.

Melalui tim yang komplit dan peralatan mutakhir, KKP berambisi ingin mengungkap potensi sektor perikanan dan kelautan di Indonesia. Dengan harapan, bisa ikut mengantarkan Indonesia yang kokoh perekonomiannya pada 2030 mendatang.

Bentuknya yang lucu dan menggemaskan, membuat ini ikan seperti mainan, atau boneka anak-anak. Tetapi jangan salah, ikan ini adalah salah satu biota laut yang bisa anda jumpai diantara terumbu karang yang indah di dalam laut.

Namanya ikan kotak kuning (ostraciidae cubicus), salah satu satu spesies boxfish atau ikan kotak.  Ikan jenis ini dapat ditemukan di terumbu karang seluruh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta selatan timur Samudera Atlantik.

Ikan kotak kuning (ostraciidae cubicus), di perairan Bali, salah satu satu spesies boxfish atau ikan kotak yang menjadi obyek favorit fotografer bawah laut. Foto : Wisuda

Ikan berbentuk kotak ini bisa mencapai panjang maksimal 45 cm (18 inchi). Ketika remaja, dia berwarna kuning cerah. Semakin bertambah usianya, warna ikan kotak kuning memudar kecerahannya. Bahkan untuk spesimen yang sangat tua akan memiliki warna biru-abu-abu dengan warna kuning yang memudar.

Makanan utamanya  adalah ganggang, walaupun dia  juga akan memakan spons, krustasea dan moluska. Ikan kotak kuning mempunyai sistem pertahanan diri terhadap bahaya dan para predator yang mengintainya. Yaitu, ketika dalam keadaan stres atau cedera, ikan kotak kuning akan  melepaskan protein beracun dari kulitnya, yang terbukti  mematikan bagi ikan di perairan sekitarnya.

Ikan kotak kuning (ostraciidae cubicus), dapat ditemukan di terumbu karang seluruh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta selatan timur Samudera Atlantik. Foto : Wisuda

Warna hitam kuning titik terang adalah bentuk warna peringatan (aposematism) untuk setiap predator potensial. Mereka juga  adalah hewan yang menyendiri atau soliter.

Untuk pembuahan, biasanya terjadi selama musim semi, dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 1 jantan dan 2-4 betina

Ada fakta unik dan mengejutkan dari ikan kotak kuning ini, yaitu pada tahun 2006, Mercedes-Benz meluncurkan mobil konsep bionic, yang terinspirasi oleh bentuk boxfish kuning.  Diasumsikan, bahwa mobil konsep bionik itu akan memiliki kelincahan yang ekstrim dengan manuver handal.

Ikan kotak kuning ini menginspirasi Mercedes-Benz meluncurkan mobil konsep bionic, pada 2006 kelincahan dan manuver handal. Foto : Wisuda

Selain juga karena bentuknya yang aerodinamis dan kemampuan menstabilkan diri yang tinggi, seperti yang terlihat pada ikan kotak kuning. Walaupun,  analisis para ilmuwan menunjukkan,  bahwa kelincahan boxfish bukan berasal dari tubuh aerodinamisnya, melainkan karena pergerakan sirip mereka.

Di Indonesia sendiri, ikan ini dapat dijumpai di seluruh perairan nusantara pada terumbu karang yang sehat. Dan ikan ini termasuk obyek favorit para penghobi fotografi bawah laut., karena bentuk yang lucu dan menggemaskan.

Menti Gentar, Orang Rimba dari Makekal Ilir ini tampak begitu bersemangat dengan biji-biji jernang yang ada di tangannya. Dia bersama 28 Orang Rimba yang berasal dari 11 kelompok Orang Rimba yang ada di Taman Nasional Bukit Duabelas dan tiga kelompok Orang Rimba di Jalan Lintas Bungo, Pemenang dan Sarolangun sedang mengikuti Pelatihan Budidaua dan Pengelolaan Pasca Panen Hasil Hutan Bukan Kayu yang diadakan KKI WARSI di Jambi.

Pelatihan ini meliputi kegiatan pembelajaran pengawetan rotan dan budidaya jernang. Kedua jenis tanaman ini sangat dekat dengan kehidupan Orang Rimba. Sejak dahulu Orang Rimba menggantungkan hidupnya dengan berburu dan mengambil hasil hutan diantaranya damar, rotan dan jernang. Dulunya mereka membarter jernang dengan kain dan makanan.

Orang Rimba asyik mengikuti pelatihan budidaya jernang yang digelar KKI Warsi, di Jambi. Foto : KKI Warsi

Jernang (Dhaemorhop draco) yang memiliki nilai jual yang tinggi, tumbuh merambat di hutan tropis di ketinggian sekitar 800 mdpl. Hutan dataran rendah Jambi yang merupakan juga rumah bagi oang Rimba merupakan tempat yang cocok untuk tumbuh jernang. Dahulu Orang Rimba mudah menemukan rumpun jernang dan memanen buahnya dalam dua kali setahun.

Seperti rotan, jernang tumbuh bisa tumbuh setinggi 25 meter mengikuti pohon inangnya. Berkurangnya pepohonan di dalam hutan akibat berbagai aktivitas baik penebangan maupun alih fungsi hutan menyebabkan keberadaan jernang juga semakin sedikit.

“Dulu kami punya padang jernang (seperti kebun Orang Rimba). Namun seiring dengan menyempitnya wilayah hidup Orang Rimba, kami kesulitan mendapatkan jernang. Kalaupun ada, jumlahnya sedikit dan tentu saja tidak semua dari kami bisa mendapatkannya,” jelas Menti.

Awalnya mereka sepenuhnya bergantung pada hutan dan tidak mengenal teknik budidaya. Namun menyempitnya ruang hidup karena pembukaan hutan, membuat mereka semakin sulit mengakses hutan sebagai sumber penghidupannya. Meski sudah mengenal hompongan yang ditanami dengan karet, namun hompongan menjadi benteng pertahanan mereka menjaga wilayahnya.

Menyempitnya hutan, membuat Temenggung Tarib mempelopori hompongan dipinggir kawasan hutan dengan batas desa. Sebelum ada hompongan, orang luar rimba bisa dengan leluasa mengambil kayu dan berladang.

Budidaya Jernang

Minimnya pengetahuan dan kemampuan Orang Rimba terkait budidaya ini membuat Erinaldi, Spesialis Ekonomi Hijau KKI WARSI mengenalkan budidaya Jernang yang dapat dipahami dengan cara yang amat sederhana. “Perlu ada teknik budidaya yang sederhana sehingga Orang Rimba bisa memahaminya, dan itu perlu diramu dari berbagai literatur yang ada,” jelasnya.

Jernang tumbuh alami di hutan, namun membutuhkan waktu lama. Saat ini ketersediaan jernang makin tidak memadai, sementara populasi Orang Rimba semakin berkembang.

Budidaya juga sulit dilakukan, karena getah jernang diambil dari buah muda, sehingga sulit mendapatkan buah masak sebagai sumber benih. Pertumbuhan kecambah sekitar enam bulan juga membuat budidaya jernang tidak menarik.

Biji jernang yang nantinya diolah untuk diambil resinnya, menjadi salah satu tumpuan hidup Orang Rimba Jambi. Foto : KKI Warsi

Ada langkah mempercepat pertumbuhan kecambah dalam budidaya jernang, yaitu memisahkan biji dari buah dan dibersihkan. Kemudian mata kecambah dalam biji dicongkel dan direndam sekitar 30 menit. Biji lalu dimasukkan ke plastik bening yang kedap udara. Hasil ujicoba menunjukkan polybag kedap udara dengan pasokan air mempercepat tumbuhnya kecambah.

“Biasanya kecambah akan tumbuh 3-7 hari, lalu dipindahkan ke kotak plastik yang berisi kapas basah dan ditutup. Dan biarkan sampai akar tumbuh, biasanya satu bulan batag dan bakal daun telah tumbuh. Enam bulan hingga setahun, bibit jernang di polybag dipindahkan ke padang jernang yang sudah disiapkan,” jelas Erinaldi.

Tanaman jernang muda sangat digemari monyet, babi dan hewan besar lainnya yang memakan umbut jernang yang rasanya sangat manis. Setelah dipindah ke padang jernang, bibit harus dipagari.

Kelompok Orang Rimba, peserta pelatihan budidaya jernang yang diselenggarakan oleh KKI Warsi, Jambi. Foto : KKI Warsi

Dengan pelatihan ini, diharapkan Orang Rimba mandiri membudidayakan jernang, sebagai tumpuan ekonominya. Biasanya dari satu rumpun jernang, Orang Rimba bisa mendapatkan hasil satu karung buah jernang yang diolah menghasilkan 1,5 kg resin dengan harga sekitar Rp 2,5 juta per kilo gram.

Menjalin Kebersamaan di dalam Komunitas Orang Rimba

Dalam pelatihan tersebut, tiga kelompok Orang Rimba dari Jalan Lintas Bungo, Pemenang dan Sarolangun berharap saudara mereka sesama Orang Rimba yang hidup di Taman Nasional Bukit Duabelas bisa memberikan bibit jernang kepada mereka. Karena sekitar 1.600 Orang Rimba yang hidup di sepanjang jalan lintas, hidup dan bekerja sebagai buruh tebas di kebun-kebun perusahaan sawit. Bahkan menjadi pemulung dan dan belas kasihan masyarakat. Mereka terkepung dan tidak memiliki ruang hidup.

“Kalau kawan-kawan Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas masih senang bisa menanam jernang. Ada bibitnya. Kalau kami yang di jalan lintas ini tidak ada lagi jernangnya. Adanya kebun-kebun sawit,” kata Badai, salah satu kelompok Orang Rimba di Jalan Lintas Bungo.

Melihat  kondisi itu, 11 Kelompok Orang Rimba yang ada di kawasan taman nasional bersepakat memberikan bibit jernang bagi kelompok Orang Rimba di jalan lintas. Bahkan kelompok Kedundung Muda dan Makekal Hulu menyepakati dua buah wilayah yang akan dijadikan sebagai padang jernang, sekaligus menjadi sumber benih.

“Kita di Kedundung Muda, menetapkan wilayah Sako Lembing sebagai kawasan Padang Jernang dan Sako Ta’Tan di Makekel Hulu juga untuk sumber benih jernang ini,” tambah Temenggung Grip yang merupakan ketua kelompok Kedundung Muda.

Pemerintah saat ini sedang giat mengkampanyekan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang direncanakan akan dibangun di Provinsi Bangka Belitung (Babel) atau di Jepara, Jawa Tengah. Berbagai pihak menilai Indonesia belum perlu dan sama sekali belum siap untuk membangun dan menangani PLTN yang mempunyai resiko besar dan berjangka panjang itu.

Oleh karena itu, masyarakat dan semua elemen yang ada di Indonesia harus berani bersikap tegas menyikapi rencana pembangunan PLTN oleh pemerintah di Babel. Pembangunan PLTN, hanya akan melahirkan masalah baru yang kompleks dan akan terus bertahan sepanjang masa.

PLTN Cattenom di Kota Lorraine, Perancis. Foto : Wikipedia

Walau dinilai sudah mendesak di mata pemerintah, namun kenyataannya pembangunan PLTN masih bisa dikesampingkan untuk saat ini. Hal itu, menurut Wakil Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Sonny Keraf, karena potensi energi di Indonesia saat ini masih bisa dipasok dari energi baru dan terbarukan (EBT).

Ide membangun PLTN di Indonesia saat ini sangat tidak masuk akal. “Kalau mau mengukur kapan Indonesia layak untuk membangun PLTN? Jawabannya adalah sekitar tahun 2100. Itu juga kalau masyarakat Indonesia sudah siap secara mental dan budaya. Sehingga, kalau dibangun nanti sudah bisa dikelola sendiri teknologinya,” ujar Keraf pada acara Dialog Publik: “PLTN Mendesakkah bagi Indonesia?” yang diselenggarakan Thamrin School, Institute for Essential Service Reform (IESR)  dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPPB), di Jakarta, Jumat (22/05/2015).

Karenanya, saat ini pemerintah hanya perlu memaksimal potensi dan pemanfaatan EBT yang sudah jelas berlimpah di nusantara. “Tidak masuk akal jika alasan pembangunan PLTN tersebut karena dinilai sudah mendesak di Indonesia. Padahal, sumber energi lain seperti EBT masih ada dan tersedia dengan cukup. Selama EBT masih ada, harusnya siapapun bisa berpikir untuk mengesampingkan PLTN,” tegas dia.

Keamanaan PLTN Masih Dipertanyakan

Walau dinilai sudah mendesak oleh Pemerintah, namun belum ada garansi keamanan jika pembangunan PLTN jadi dilaksanakan di Babel dan konsekuensi biayanya pun mahal. Karena, dalam PLTN itu terdapat reaktor nuklir yang memiliki efek berbahaya untuk jangka pendek, menengah dan panjang.

Menurut Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa, keamanan dari PLTN hingga saat ini masih dipertanyakan. Walaupun, di negara-negara maju yang sudah menerapkan teknologi nuklir seperti di Rusia, Tiongkok, Jepang, keamanan PLTN dilakukan hingga berlapis-lapis dari mulai teknologinya hingga pengamanannya.

“PLTN itu bisa bertahan pemakaiannya antara 40-60 tahun saja. Lebih dari itu tidak akan bisa dipakai lagi. Tapi, dampaknya akan terus bertahan dalam jangka waktu lama. Ini yang sangat merugikan bagi masyarakat di sekitar PLTN,” ungkap Fabby yang juga pemerhati isu energi Thamrin School.

Karena dampaknya sangat panjang, Fabby memperkirakan, kalau PLTN jadi dibangun di Indonesia, generasi berikutnya akan mendapatkan dampak negatifnya

“Walau sudah tidak berproduksi, tapi anak cucu kita nanti yang akan menanggung dampaknya. Reaktor nuklirnya itu masih aktif walau PLTN sudah tidak beroperasi,” tandas dia.

Selain keamanan dari dampak sesudahnya, Fabby menilai, saat beroperasi pun keamanaan PLTN tetap masih dipertanyakan. Karena, jangankan di Indonesia, di negara maju yang sudah lebih baik keamanannya, PLTN tetap tidak aman.

“Apalagi di Indonesia, keamanan masih belum ada jaminan. Kemudian, ditambah lagi dengan ancaman teroris yang hingga kapanpun masih akan ada. Mau seperti apa pengamanan PLTN nanti jika sudah dibangun, dengan resiko-resiko seperti itu? Berapa biayanya?” jelas Fabby mempertanyakan.

Resiko Faktor Sosial Budaya

Sementara itu mantan Menteri Lingkungan Hidup era Presiden Megawati, Nabiel Makarim, mengingatkan bahwa pembangunan PLTN itu bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan enegri listrik di suatu negara, tetapi juga akan membangun sosial budaya baru di sekitarnya.

“Karena, untuk memelihara dan menjaga PLTN itu dibutuhkan kerja sama dan kerja keras dari semua elemen. Ada negara, swasta dan masyarakat. Kalau salah satunya nggak siap, maka PLTN juga tidak siap,” ujar Nabiel.

PLTN Grafenrheinfeld di Bavaria, Jerman. Foto : Wikipedia

Karena itu, dia mempertanyakan pemerintah atau siapapun pihak yang ikut terlibat dalam rencana pembangunan PLTN di Babel, apakah sudah dipertimbangkan dengan matang faktor sosial budaya dalam proyek tersebut atau belum. Jangan sampai, masalah sosial budaya ini baru mengemuka setelah menjadi masalah pasca berdiri dan beroperasi PLTN.

”Pembangunan dan pengoperasian PLTN menuntut ketelitian tinggi setiap saat dengan resiko sangat tinggi dan luas. Karenanya, etos erja manusia Indonesia berperan penting di dalamnya. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah siap?” tanya Nabiel lagi.

“Dalam PLTN itu ada reaktor nuklir dan itu butuh teknologi untuk pengelolaannya. Dan, teknologi itu butuh operator untuk menggerakknya. Dan, operator itu tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan masyarakatnya,” tambahnya.

Reaktor Nuklir di BATAN Serpong

Sebelumnya, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) telah mencanangkan pembangunan Reaktor Daya Non Komersial (RDNK) atau Reaktor Daya Eksperimental (RDE) di kompleks Puspiptek Serpong, Banten, pada 2015 dan diharapkan beroperasi sebelum 2019.

Berdasar kajian aspek peraturan-perundangan pada akhir 2014, BATAN menyimpulkan dan memutuskan memiliki kewenangan untuk membangun dan mengoperasikan RDNK/RDE sesuai dengan UU No.10 /1997 tentang Ketenaganukliran dan PP No.2/2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir.

Penetapan rencana pembangunan RNDK/RDE sudah melalui serangkaian pembahasan pada tingkat menteri, yaitu Menteri Ristek Dikti, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kepala BAPETEN dan Kepala BATAN.

“RDE merupakan suatu strategi pemerintah untuk mengenalkan reaktor nuklir yang menghasilkan listrik dan sekaligus dapat digunakan untuk eksperimen/riset. RDE yang dipilih adalah generasi ke 4 yang memiliki teknologi keselamatan lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. RDE merupakan PLTN mini yang dimasa depan dapat diaplikasikan di daerah yang tidak membutuhkan daya besar, terutama di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur,” kata Kepala BATAN, Djarot Sulistio Wisnubroto pada siaran pers dalam laman BATAN tersebut.

Lokasi pembangunan reaktor nuklir Reaktor Daya Eksperimental (RDE) BATAN di kawasan puspiptek Serpong. Foto : BATAN

Sedangkan pada acara dialog nuklir Thamrin School, IESR dan KPBB, Dian Abraham dari Masyarakat Antinuklir Indonesia (Manusia) menjelaskan sudah ada empat periode rencana  PLTN di Indonesia yaitu periode 1 (1970-an) yang gagal karena PLTN dianggap mahal, periode ke-2 (1980-an – 11 Maret 1997) dengan alasan adanya krisis energi dan rencana itu dibatalkan Menristek BJ Habibie karena melihat tidak ada krisis energi, periode ke-3 (2000-an – 2014) ide pembangunan oleh Menristek Hatta Rajasa dengan alasan krisis energi, dan gagal dibangun karena Presiden yang berani memutuskan, dan periode ke-4 (2014 – sekarang) dimana keputusan pembangunan PLTN  diambil sepihak di tingkat kementerian

Dian menjelaskan menurut undang-undang, BATAN tidak dapat membangun PLTN karena kewenangan ada di pemerintah.  Presiden Indonesia termasuk Jokowi, belum pernah menyatakan akan membangun reaktor nuklir untuk menyuplai listrik (PLTN).

Tetapi sejak awal 2014, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan BATAN memutuskan rencana membangun PLTN sendiri dengan menyatakan bahwa reaktor nuklir yang dibangun di Kompleks Puspiptek BATAN Serpong, Banten, bukan bersifat komersial yang diberi istilah baru yaitu RDE (Reaktor Daya Eksperimental).  Istilah RDE (Experimental Power Reactor)  tidak dikenal dalam literatur nuklir, termasuk literatur yang ada dalam badan nuklir internasional  (International Atomic Energy Agency /IAEA)

Dian menilai pembangunan RDE di kompleks BATAN Serpong untuk  agar menyiasati perizinan soal tapak lokasi reaktor nuklir. Padahal teknologi reaktor nuklir yang dipakai di kompleks BATAN Serpong itu adalah adalah HTGR (high-temperature gascooled reactor), yang bukan jenis reaktor riset atau untuk eksperimen/ujicoba (Reaktor Daya Eksperimen), melainkan reaktor untuk menghasilkan listrik (PLTN). Dian melihat pengelompokan RDE menjadi reaktor non-komersial adalah siasat licik pemerintah untuk mencari celah hukum agar BATAN bisa mengurus rencana PLTN.

Tolak PLTN

Karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan, berbagai pihak menolak pembangunan PLTN di Indonesia.  Thamrin School, IESR dan KPBB sendiri mendesak pemerintah segera membuka ruang dialog yang sebesar-besarnya dengan pemangku kepentingan dan menyiapkan proses konsultasi publik terkait dengan rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

Mereka melihat PLTN merupakan teknologi yang memiliki tingkat resiko yang tinggi dan konsekuensi biaya yang mahal. Dengan membangun PLTN maka berbagai resiko dan konsekuensi tersebut tidak hanya ditanggung oleh generasi saat ini, tapi juga generasi masa depan.

Kepala Sekolah Thamrin School, Farhan Helmy melihat keputusan membangun PLTN tidak dapat hanya diputuskan oleh segelintir elite pemerintah dan pejabat publik di eksekutif dan legislatif, tetapi harus melalui konsensus nasional . Untuk itulah publik harus ikut terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan PLTN, yang dimulai dengan akses terhadap informasi dan dokumen yang dijadikan rujukan untuk rencana pembangunan PLTN dan pengembangan RDE.

Langkah selanjutnya adalah merancang proses konsultasi yang melibatkan publik dengan prinsip padiatapa (persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau Free Prior Inform Concent / FPIC)  yang telah terinformasi secara cukup untuk menyatakan pendapat dan/atau persetujuannya terhadap wacana pengembangan PLTN dan RDE. Langkah-langkah ini diperlukan sebelum pemerintah membuat keputusan politik tentang PLTN.

Sebagai kawasan wisata, Teluk Penyu di Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) selalu ramai oleh para pengunjung. Apalagi, kalau sore hari, biasanya wisatawan menikmati senja sambil berjalan di tepian pantai setempat. Namun, pemandangan itu kontras dengan yang terjadi pada Senin (25/05/2015). Sejak pagi, warga setempat turun ke pantai secara berbarengan. Bukan untuk mencari ikan, karena nelayan lebih memilih memarkir perahunya di bagian pantai ke arah daratan.

“Bagaimana mau melaut. Sejak semalam, pantai tercemar minyak. Makanya, nelayan lebih memilih untuk membersihkan cemaran minyak terlebih dahulu. Sebab, kalau tidak segera dibersihkan, akan sulit mendapatkan ikan,” tutur Kartim (45), nelayan asal Teluk Penyu, Cilacap.

Kondisi pantai Teluk Penyu di Cilacap, Jateng yang tercemar tumpahan minyak mentah pada Senin (25/05/2015). Warga dan nelayan setempat bergotong-royong membersihkan pantai dengan mengambil tumpahan minyak tersebut. Foto : L Darmawan

Pemandangan di Teluk Penyu memang berbeda dari biasanya. Di sepanjang pantai, ribuan orang turun ke laut untuk membersihkan ceceran minyak mentah. Mereka biasanya membawa ember untuk mengambil crude oil yang berwarna hitam.

“Setelah diambil menggunakan ember, baru ditampung di tempat penampungan yang lebih besar,” tambah Kartim yang sejak pagi ikut serta membersihkan tumpahan minyak tersebut.

Maka, jalan raya di sepanjang raya di Teluk Penyu, dipenuhi jerigen-jerigen yang dipenuhi minyak mentah. “Kami sengaja mengumpulkan. Setelah itu, terserah nanti Pertamina bagaimana. Yang penting, laut secepatnya bisa dibersihkan,” kata Agung (38) warga lainnya.

Jerigen-jerigen berisi minyak mentah hasil pembersihan warga dan nelayan setempat, berjejer di sepanjang jalan raya pantai Teluk Penyu di Cilacap, Jateng pada Senin (25/05/2015). Warga dan nelayan setempat bergotong-royong membersihkan pantai dengan mengambil tumpahan minyak tersebut. Foto : L Darmawan

Dari rilis yang dikeluarkan Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap, ceceran minyak tersebut berasal dari rusaknya fasilitas bongkar muat crude oil di Single Point Mooring (SPM) yang letaknya berada di 16 mil laut sebelah selatan Pantai Cilacap. Kerusakan tersebut terjadi pada 20 Mei lalu dan telah dilakukan berbagai macam antisipasi.

Dengan kondisi semacam itu, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap, Indon Cahyono meminta kepada Pertamina RU IV untuk segera melakukan berbagai macam upaya pembersihan terhadap ceceran minyak mentah.

“Yang paling penting adalah, bagaimana Pertamina segera melakukan upaya pembersihan terhadap ceceran minyak mentah di perairan selatan Cilacap. Sebab, dari laporan para nelayan, mereka tidak mendapatkan ikan karena adanya pencemaran tersebut. Tidak tahu, ikannya ke mana. Bahkan, dari laporan dari Adipala, Cilacap, ada nelayan yang mendapatkan ikan sudah mati berwarna hitam. Saya belum cek, namun ada kemungkinan ikan terkena minyak mentah,” kata Indon.

Para nelayan membersihkan pantai Teluk Penyu di Cilacap, Jateng yang tercemar tumpahan minyak mentah pada Senin (25/05/2015). Tumpahan minyak berasal dari rusaknya fasilitas bongkar muat crude oil di Single Point Mooring (SPM) yang letaknya berada di 16 mil laut sebelah selatan Pantai Cilacap. Foto : L Darmawan

Pihaknya, kata Indon, tengah merumuskan ganti rugi yang akan diajukan ke Pertamina RU IV Cilacap. Berdasarkan perhitungan kasar, pihaknya bakal mengajukan ganti rugi sebesar Rp100 ribu setiap nelayan per harinya selama dua pekan atau 14 hari. “Kalau dihitung, jumlah nelayan di Cilacap mencapai 17 ribu nelayan. Sehingga nantinya ganti rugi akan berdasarkan jumlah nelayan tersebut. Namun, ini masih gambaran kasarnya dan belum menjadi keputusan HNSI,”jelas Indon.

Sementara Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Cilacap, Adjar Mugiono menambahkan kalau pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina RU IV Cilacap terkait dengan terjadinya pencemaran minyak mentah di perairan Cilacap. “Intinya, kami meminta kepada Pertamina untuk segera melakukan berbagai macam upaya sehingga secepatnya perairan di Cilacap bersih dari tumpahan minyak mentah,” kata Adjar yang ditemui saat melakukan peninjauan di Teluk Penyu.

Menurutnya, pembersihan harus secepatnya, sebab kalau terlalu lama maka dampaknya akan semakin buruk bagi lingkungan khususnya biota laut. “Jika tidak cepat, maka biota laut akan bisa mati karena adanya cemaran minyak mentah tersebut,” ujarnya.

Petugas Pertamina RU IV Cilacap menaburkan cellusorb untuk menyerap minyak mentah yang tumpah mencemari pantai Teluk Penyu, Cilacap, Jateng pada Senin (25/05/2015). Foto : L Darmawan

Sedangkan dari pihak Pertamina RU IV telah berusaha keras guna membersihkan ceceran minyak di perairan selatan Cilacap tersebut. “Sejak awal adanya kerusakan fasilitas bongkar muat di SPM, kami langsung melakukan upaya pembersihan. Sejak tanggal 20 Mei, Pertamina RU IV memasang oil spill boom untuk melokalisasi ceceran minyak, pemberian oil dispersant dan perbaikan pipa karet oleh tim penyelam bawah air,” kata Public Relation Section Head Pertamina RU IV Cilacap Musriyadi.

Di tempat yang sama Legal & General Affairs Manager Pertamina RU IV Cilacap Eko Hernanto menyatakan pada saat terjadi kebocoran pada pipa di SPM, ada sekitar 14 ribu liter crude. Sebanyak 13 ribu liter ebih crude di antaranya berhasil disedot, namun ada yang tercecer sebanyak 800 liter lebih. “Sisanya sekitar 80 liter yang kemudian mengapung dan sampai ke pantai. Kami telah berusaha untuk membersihkan ceceran minyak tersebut, tetapi karena angin kencang akhirnya menyebar,” kata Eko.

Pihak Pertamina, lanjut Eko, akan berkonsentrasi terlebih dahulu untuk membersihkan ceceran minyak yang masih ada. “Kalau untuk ganti rugi, itu nanti karena sampai sekarang fokusnya masih pembersihan minyak mentah yang tercecer. Pertamina juga telah membentuk tim agar peristiwa semacam ini tidak terulang. Tim tersebut bakal melakukan evaluasi dan kajian terhadap fasilitas yang terpasang saat ini,” tambahnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membentuk  Tim Satgas Anti Ilegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing pada akhir 2014, dengan salah satu tugas melakukan evaluasi dan audit kepatuhan  terhadap seluruh kapal perikanan di atas 30 gross tonnage (GT) yang beroperasi di perairan Indonesia.  

Hasilnya, tim satgas menemukan ribuan kapal melanggar peraturan, seperti satu ijin yang digunakan untuk 3-4 kapal.  Artinya jika 1.132 kapal yang terdaftar dikalikan tiga kapal, ada lebih dari 3000 kapal eks asing yang ijinnya harus diperiksa kembali. Hasil lainnya, ada 3000 – 4000 kapal eks asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

“Pelanggaran yang dilakukan kapal eks asing diantaranya adalah menggunakan nahkoda dan ABK warga negara asing dengan jumlah 4.130 orang,” kata Ketua Satgas Anti Ilegal Fishing Mas Achmad Santosa dalam acara Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GN SDA) di sektor kelautan di Kantor Gubernur Jawa Tengah,  Semarang, Selasa (19/05/2015).

Kapal bersandar di pelabuhan di Labuan Bajo, Flores, NTT. Foto Tommy Apriando

Oleh karena itu, menteri memperpanjang moratorium izin kapal hingga Oktober 2015  “Bulan April 2015 kemarin habis dan diperpanjang hingga Oktober 2015 oleh Menteri KKP,” kata Achmad Santosa yang akrab dipanggil Ota.

Tim satgas masih bekerja mengevaluasi keabsahan badan hukum perusahaan kapal, melakukan  pengaturan operasional kapal dan evaluasi kewajiban pembayaran perusahaan kepada negara, seperti pengecekan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan ketepatan waktu pembayarannya, termasuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai peraturan.

Data awal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjukkan ada 907 dari  1.132 kapal eks asing yang terdaftar dari 156 perusahaan yang melanggar peraturan. 500-an kapal dari 49 perusahaan diantaranya melakukan pelanggaran berat dan bisa di pidanakan. “Perusahaan yang melanggar bisa dikenai pemidanaan maupun hukuman administrasi,” lanjutnya.

Tim satgas sendiri telah merekomendasikan tindakan kepada kapal-kapal dan perusahaan yang melanggar tersebut kepada Menteri KKP.

Tim juga menemukan Unit Pengolahan Ikan (UPI) tidak berfungsi, adanya manipulasi data dengan menurunkan ukuran kapal di dokumen (mark down) dan berlayar tanpa ada Surat Laik Operasi (SLO). “Bahkan catatan serius kami ada kapal dengan ABK asing sampai 90% dan double flagging, satu kapal dengan dua bendera,” kata Ota.

Ketua Tim Satgas Anti Illegal Fishing KKP, Mas Achmad Sentosa memaparkan hasil kerja awal tim satgas di Semarang, Jateng pada Selasa (19/05/2015).Foto : Tommy Apriando

Tim satgas mengusulkan amandemen Undang-undang No.31/2004 jo UU No.45/2009 tentang Perikanan, dengan memperberat ancaman terhadap pelaku untuk memberikan efek jera, seperti pemidanaan dan denda bagi kapal eks asing yang tidak memiliki Vessel Monitoring System (VMS).  Catatan sementara ada 907 kapal eks asing tidak mengaktifkan dan memiliki VMS saat berlayar, sehingga tidak bisa dipantau KKP.

Juga perlu didata dan dievaluasi mengenai bongkar/alih muatan antar kapal diatas laut (transhipment) dan penggunaan alat tangkap. Tim juga merekomendasikan pengkajian ulang pelabuhan khusus yang dimiliki perusahaan.

“Hal penting yakni kedepan korporasi  harus menjadi subjek hukum, sehingga bertanggung jawab secara hukum. Selama ini KKP kesulitan menghukum korporasi karena aturan hukumnya lebih mengatur hukuman bagi pengurus korporasinya,” jelasnya.

Penyelundupan satwa, barang konsumsi, narkotika, dan senjata api juga bagian dari tugas tim satgas. Belajar dari kasus perbudahakan di Benjina, Maluku, tim merekomendasikan perbaikan ketenagakerjaan sektor kelautan terkait hak asasi manusia.

Untuk mengefektifkan penegakan hukum di sektor kelautan, tim mengusulkan tiga hal yaitu kemampuan mendeteksi pelanggaran, merespon temuan dari pendeteksian dan kemampuan menghukum.

Terkait peradilan perikanan, Ota melihat perlu evaluasi dan pengkajian lanjut. “Catatan kami belum ada pemidanaan berat dari hasil peradilan perikanan dan tentu hal ini tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan,” katanya.

Rekomendasi KIARA

Menanggapi GN SDA di sektor kelautan, Sekjen Keadilan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim kepada Mongabay mengatakan perlu perhatian dalam beberapa hal seperti pengecekan tapal batas Indonesia dengan 10 negara tetangga yang belum final, keterhubungan sektor hulu dan hilir dalam  pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraaan masyarakat pesisir.

Juga adanya kebijakan yang tidak memihak kepentingan masyarakat seperti pemberian hak pengelolaan pulau kecil kepada asing.  Dan perombakan perizinan sektor kelautan dan perikanan, dalam satu pintau dan transparan, yang sebelumnya terbagi di KKP dan Kementerian Perhubungan.

“Pengelolaan sumber daya laut tersebar dibanyak kementerian sektoral seperti ESDM, KKP, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kehutanan dan lainnya. Masing-masing punya payung hukum sendiri dan tidak ada kordinasi,” katanya.

Ia mengatakan ketidakjelasan pengelolaan tata ruang laut, berpotensi pada penyalahgunaan wewenang. Sehingga, melalui GN SDA, perlu harmonisasi  undang-undang pengelolaan sumber daya laut dan perbaikan keselembagaan untuk memperkuat kordinasi antar lembaga negara.

Umumnya, hewan-hewan yang kita kenal yang hidup di habitatnya jarang yang mampu mencapai batas maksimal umurnya, karena tingginya angka kematian hewan tersebut.

Berbagai sebab kematian hewan seperti karena penyakit, dimangsa predator, cuaca yang ekstrim, kerusakan habitatnya, atau persaingan hidup antar spesies dan dengan spesies lain untuk mendapatkan makanan atau tempat tinggal.

Ketika ada yang mengatakan hewan dengan umur yang sangat panjang, yang terlintas dalam benak kita mungkin adalah penyu atau paus. Tak banyak yang mengira bahwa keduanya bukanlah hewan yang berumur paling panjang.

Quahog Laut , salah satu spesies kerang yang hidup di Samudera Atlantik bagian utara, mungkin tak pernah terlintas dalam benak kita.

Quahog laut (Arctica islandica), sejenis kerang yang bisa dimakan, dan hidup di perairan di dekat Skotlandia. Inilah hewan yang diyakini berumur paling panjang di dunia. Foto : iwebstreet.com

Dalam grafik yang kami buat berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Discovery News, menujukkan satu hal yang penting, bahwa hampir semua hewan-hewan yang berumur paling panjang hidup di lautan. Dan sebagian dari mereka bahkan bisa bertahan hidup hingga 2 abad!

Pertanyaannya adalah, mengapa hewan-hewan ini bisa hidup begitu lama? Satu kesamannya adalah bahwa dalam banyak kasus, sepertinya ini disebabkan karena ukuran mereka –seperti paus kepala busur– atau adanya perlindungan di tubuh mereka –dalam hal ini quahog lautan dan landak laut merah–, membuat mereka aman dari para predator.

“Ketika hewan dapat bertahan hidup lebih lama, ada proses pemilihan untuk gen yang memberikan umur panjang, karena hal tersebut dapat memberikan keuntungan nyata” kata Jay Olshanksy, seorang ahli dan peneliti kesehatan yang mempelajari penuaan, yang meneliti tikus mol telanjang, hewan pengerat yang dapat hidup hingga 30 tahun.

Paus kepala busur (Balaena mysticetus) salah satu hewan yang bisa berumur sangat panjang. Satwa laut raksasa ini hidup di perairan dingin di sekitar Kutub Utara. Foto : Mammalfacts.com

Ketika predator bukan merupakan ancaman, ada keuntungan evolusi besar dalam mengembangkan sistem fisiologis yang memungkinkan hewan untuk hidup lebih lama.  Inilah investasi penting bagi mereka, yang takkan pernah terancam hilang karena predator.

Sedangkan jika predator adalah ancaman yang konstan, seperti halnya yang dialami sebagian besar hewan, tidak ada tekanan yang selektif yang membuat hewan bisa bertahan hidup selama ratusan tahun.

Warga Pulau Bangka, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi  Utara berharap izin operasi usaha pertambangan milik PT Mikgro Metal Perdana (MMP) segera dibatalkan.

Kuasa hukum warga Pulau Bangka, Johny Nelson Simanjuntak, mengatakan, usaha pertambangan yang dilakukan MPP sudah memicu berbagai dampak negatif di sekitar pulau. Karena prinsip pertambangan adalah merusak dan membongkar alam.

“Karena itu kita targetnya adalah bagaimana membatalkan izin operasi yang sudah dikeluarkan menteri. Target itu diharapkan bisa terwujud melalui persidangan di sini,” ucap Johny seusai sidang kasus tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta, Selasa (26/05/2015).

Kala alat berat perusahaan tambang mulai menebangi mangrove di tepian pantai untuk reklamasi dan membangun fasilitas perusahaan, beberapa waktu lalu. Gugatan warga penolak tambang yang dimenangkan sampai Mahkamah Agung pun tak digubris pemerintah daerah. Izin tambang tetap tak dicabut, malah Bupati Minut mengeluarkan izin ‘perpanjangan’ lagi. Foto: Save Bangka Island

Namun, jika memang target pembatalan tersebut belum bisa dikeluarkan, Johny berharap izin operasi MPP di Pulau Bangka bisa ditunda dulu. Sehingga, kondisi pulau aman untuk sementara waktu.

“Tapi kalau bisa sebelum inkrah, karena kan bisa banding, nah sebelum itu kita berharap bisa ditunda (izin operasi MPP),” katanya.

Keterangan Saksi

Dalam persidangan, Majelis Hakim yang diketuai Tri Cahya Indra Permana mempersilakan tergugat intervesi 2 untuk menghadirkan saksi yang berasal dari warga Pulau Bangka yang bekerja sebagai staf umum di PT MMP, yaitu Bernadus Tilly dan Jacobson Pareho.

Dalam keterangannya, Bernadus mengaku kehadiran PT MMP tidak membawa masalah negatif, namun justru positif meningkatkan taraf hidup warga setempat karena memberi gaji cukup besar.

“Saya digaji Rp2,1 juta oleh perusahaan. Itu jumlah lumayan besar karena kalau dari penghasilan sebagai nelayan atau petani itu tidak menentu. Kadang ada hasilnya dan kadang tidak ada. Sementara, kalau gaji dari perusahaan itu jumlahnya tetap setiap bulan,” ujar Bernadus.

Dia mengatakan saat ini ada 133 orang warga lokal yang memilih pindah profesi bekerja untuk PT MPP karena penghasilan dinilai menjanjikan.

Selain merekrut warga lokal untuk bekerja, dari keterangan Bernadus, PT MPP juga berupaya melakukan ekspansi tambang ke desa lain di pulau tersebut, dengan bernegosiasi dengan warga terkait ganti rugi lahan yang akan digunakan untuk tambang.

Kata Bernadus, ada 100 lebih rumah warga beserta lahannya yang sudah dinegosiasikan. Dari jumlah tersebut, sudah ada sebanyak 6 rumah yang berhasil diganti rugi dengan biaya penuh.

“Sementara selebihnya masih dalam tahap negosiasi pembayaran. Itu kami lakukan melalui proses sosialisasi juga. Maksudnya biar warga bisa paham dan menerima dengan rencana relokasi yang digagas oleh perusahaan,” ucapnya.

Sementara, menurut Jacobson, rumah warga yang sudah diganti rugi mencapai 30 persen. Dia menolak menyebut jumlah dalam angka dan tetap mempertahankannya dalam jumlah persen. Kemudian, dia juga menyebut keterangan berbeda tentang jumlah warga yang bekerja di MPP.

“Ada 173 warga yang bekerja, dan kebanyakan dari warga Desa Ehe. Saya sendiri bekerja disana sudah tiga tahun dan saat ini masih bekerja disambi menjadi nelayan seusai bekerja di PT MPP,” tutur Jacobson.

Saat majelis hakim menanyakan bagaimana Jacobson mencari ikan di laut, dia menjawabnya bahwa itu dilakukan dengan berlayar hingga jauh keluar pulau. Karena, jika hanya mencari ikan di pinggir pulau, hasil tangkapan ikannya sedikit.

“Karena kalau di pinggir itu tidak cukup (untuk dijual). Sementara kalau ke luar pulau jauh hasilnya bisa banyak,” jelasnya.

Kaka Slank, menyerukan penyelamatan Pulau Bangka, lewat petisi di change.org. Kaka khawatir keindahan pulau ini akan hilang jika tambang masuk. Foto: Save Bangka Island

Namun, pernyataan kedua saksi tersebut dinilai oleh kuasa hukum warga Pulau Bangka yang menggugat MPP, Johny Simanjuntak, sebagai keterangan yang membingungkan. Karena, pernyataan keduanya itu sudah diatur oleh penanya yang berasal dari kuasa hukum tergugat yang beranggotakan Soni SH dan Rahmat SH.

“Kalau untuk cari ikan ke tengah ya itu memang wajar karena tidak akan bisa dijual kalau mencari ikannya di pinggir pulau. Hasil tangkapannya pasti sedikit. Tapi, kalau ditanya ke tengah itu dimana, ya jawabnya pasti di sekitar pulau. Masih disitu juga,” tegas dia.

Siap Bongkar Cara Berpikir Saksi Ahli

Untuk persidangan berikutnya, Johny beserta tim akan mempersiapkan materi yang lebih baik. Namun, dia memastikan bahwa fokus yang akan dilakkan untuk berikutnya adalah bagaimana menyiapkan data dan fakta untuk membongkar keterangan dari saksi ahli yang akan dihadirkan oleh tergugat 2.

“Tergugat dua itu adalah masyarakat disana yang setuju terhadap keberadaan eksplorasi pertambangan. Jadi, omongannya jelas akan setuju dan positif saja,” tandas Johny.

“Kita sekarang sedang berusaha membaca pikiran mereka. Saksi ahli akan mengatakan apa nantinya kira-kira, itu yang sedang kita lakukan,” tambahnya.

Seekor komodo koleksi Kebun Binatang Surabaya (KBS) ditemukan mati di kandangnya, Minggu (24/5) pukul 07.00 WIB, oleh keeper atau penjaga kandang bernama Suraji. Kematian satwa langka berumur 22 tahun ini disebabkan adanya pembengkakan pada organ jantung, setelah tim medis Kebun Binatang Surabaya melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah organ yang dicurigai.

Humas Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS Ryan Adi Djauhari saat dihubungi Mongabay, Rabu (27/05/2015) membenarkan adanya komodo yang mati itu. Menurut Ryan, kematian komodo indukan atau F-0 ini merupakan kematian yang wajar akibat usia tua dan penurunan fungsi organ satwa.

“Hasil otopsi menunjukkan adanya pembengkakan pada jantungnya, itu wajar karena komodo ini masuk dalam masa tidak produktif atau masa tua, sehingga ada penurunan fungsi organ yang dimiliki,” terang Ryan.

Salah satu komodo indukan, koleksi Kebun Binatang Surabaya. Foto : Petrus Riski

Komodo tertua di KBS bernama K-8 dengan nomor chip 0001435BB9, merupakan koleksi yang diperoleh dari Flores, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2000, yang digunakan sebagai generasi indukan. Namun kondisi komodo yang saat itu berusia 7 tahun telah memiliki tanda cacat yakni ekor yang buntung, sehingga sistem reproduksinya tidak dapat berfungsi dengan baik.

Sebelumnya kondisi komodo K-8 terekam medik sehat. Adanya pembengkakan jantung diketahui setelah tim medis melakukan otopsi dan penelitian secara intensif.

“Saat ditemukan mati kita langsung melakukan sterilisasi lokasi, kita juga mengambil sample air, air liur dan sebagainya untuk diteliti, makanya kita tidak langsung menginformasikan penyebab kematian supaya tidak timbul praduga yang salah,” kata Ryan.

Dia membantah informasi yang sempat beredar, bahwa komodo mati akibat diracun atau dibunuh. Manajemen KBS telah mengirim sejumlah organ ke laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya, untuk diteliti lebih lanjut.

“Praduga diracun atau dibunuh tidak benar, selama ini kita sudah melakukan perawatan dengan benar, kematiannya memang karena usia tua,” tandasnya.

Pengelola KBS terus melakukan upaya pembenahan dan perbaikan kualitas kehidupan satwa koleksinya, meski tidak dapat dilakukan seluruhnya secara bersamaan. Pemantauan secara intensif terus dilakukan terhadap anakan komodo yang lain, untuk mengetahui perkembangan serta rekam mediknya.

“Hal yang kita lakukan tadi pagi (27/05/2015), kita pasang microchip pada 12 ekor komodo yang masih kecil, tujuannya untuk memantau perkembangan komodo,” ujar Ryan yang menyebut semua satwa Apendik 1 itu telah dipasangi microchip.

Kawanan komodo dalam kandang peraga di Kebun Binatang Surabaya. Foto : Petrus Riski

Tidak hanya komodo serta satwa Apendik 1 lainnya, seluruh satwa koleksi KBS juga akan dipasangi microchip secara bertahap.

“Harapannya semua satwa kita pasangi microchip, tapi semua bertahap, tidak bisa langsung semuanya,” tambahnya.

Saat ini total koleksi komodo yang tersisa berjumlah 79 ekor, 6 diantaranya komodo indukan berusia rata-rata 20-an tahun. Manajemen KBS imbuh Ryan, sedang melakukan pengembangan kandang termasuk berencana menambah kandang baru untuk komodo. Hal ini untuk mencapai jumlah ideal pada satu kandang komodo, sehingga pemantauan dan perawatan dapat lebih baik.

“Kalau sekarang untuk kandang memang kurang meskipun masih bisa. Tapi kedepannya dengan populasi yang terus bertambah, kandang tidak cukup,” lanjutnya.

Beberapa waktu yang lalu, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, melemparkan gagasan akan membangun Taman Komodo di salah satu lokasi di Surabaya timur. Tujuannya selain untuk menjarangkan populasi komodo di Kebun Binatang Surabaya, juga untuk menciptakan destinasi wisata yang baru di Surabaya.

“Rencananya akan dibuat semacam taman komodo, lokasinya masih dicarikan yang tepat,” ungkap Risma.