Polemik alat tangkap cantrang yang dikategorikan sebagai alat tangkap terlarang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) semakin saja meruncing. KKP yang berperan sebagai Pemerintah, tak juga berhasil menyelesaikan polemik yang melibatkan nelayan, pemilik kapal, dan pengusaha. Kondisi itu memaksa Presiden RI Joko Widodo untuk turun langsung. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Senin (15/1/2018), Presiden meluangkan waktunya untuk menemui 16 nelayan yang biasa menggunakan alat tangkap cantrang. Ke-16 nelayan tersebut, juga mewakili nelayan di Jawa Tengah, khususnya yang berasal dari Tegal, Batang, Pati, dan Rembang yang selama ini menjadi basis pengguna cantrang. baca : Kebijakan Pelarangan Cantrang Seharusnya Tidak Ada, Kok Bisa? Saat bertatap muka langsung dengan pencari nafkah di laut tersebut, Presiden mengutarakan janjinya untuk ikut menyelesaikan persoalan cantrang yang sudah meluluhlantakkan perekonomian di pesisir Pantai Utara Jawa. Presiden berjanji akan mencari solusi terbaik yang dilakukan bersama antara Pemerintah RI dengan nelayan untuk menyelesaikan polemik tersebut. “Kita carikan solusi agar nelayan ini juga bisa melaut dengan baik,” ucap Presiden di dalam rumah makan Sate Batibul Bang Awi, Tegal. Presiden Joko Widodo didampingin Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam kunjungan kerja ke Tegal, Jateng, Senin (15/1/2018), menemui 16 nelayan yang biasa menggunakan alat tangkap cantrang. Foto : Setkab Dengan mencari solusi, Presiden mengatakan, dia meminta kepada nelayan agar alat tangkap yang tidak ramah lingkungan untuk segera diganti. Dengan demikian, dalam melakukan penangkapan ikan di laut, alat tangkap yang digunakan tidak akan merusak ekosistem. “Tapi juga dari sisi penggunaan alat-alat yang berdampak tidak baik bagi lingkungan itu…
↧