Sudah sejak lama kekayaan hayati Indonesia diakui sebagai salah satu yang terbaik dan terlengkap di dunia. Tidak hanya spesies ikan yang ada di lautan, kekayaan satwa laut juga diakui sangat beragam di Indonesia. Karenanya, Indonesia dikenal sebagai negara ibu bagi biota perairan laut di dunia.

Fakta tersebut menjadi anugerah yang tak bisa digantikan oleh apapun. Menurut Ketua Badan Pengurus WWF Indonesia Kemal Stamboel, kekayaan hayati yang ada di Indonesia saat ini harus bisa dijaga dengan baik dan dengan cara yang baik.

“Kalau kita ingin membangun sesuatu di Indonesia, maka pastikan rencana itu sudah sesuai dengan prinsip konservasi laut di Indonesia. Dengan demikian, antara pembangunan dan perlindungan kekayaan hayati dan laut bisa berjalan beriringan,” ujar Kemal di Jakarta, Rabu (28/10/2015).

ikan dimasukkan ke pick up untuk diolah jadi sardin. Foto : Rhett A. Butler

Menurut Kemal, dengan memperhatikan prinsip konservasi, maka siapapun yang akan melaksanakan proyek pembangunan, bisa ikut melindungi kekayaan hayati dan laut yang saat ini ada.

Di antara keberagaman hayati dan laut yang ada di Indonesia, menurut Kemal, terdapat di kawasan Indonesia Timur, khususnya di sekitar Pulau Papua. Kata dia, kekayaan hayati dan laut yang ada di sekitar Papua menjadi rumah bagi kekayaan hayati dan laut di Indonesia.

Surga IUU Fishing

Karena kekayaan hayati dan laut yang ada di Indonesia Timur, Indonesia sejak lama dikenal sebagai salah satu surga bagi pencari ikan ilegal dari berbagai negara. Bahkan, karena aksi illegal, unreported, unregulated (IUU) Fishing yang sudah lama terjadi di Indonesia, Indonesia harus kehilangan 55 persen kuota ikan.

“Itu artinya, saat ini kuota yang tersedia tinggal 45 persen saja. Itu menjadi ancaman serius yang harus ditangani. Kita bersyukur karena Pemerintah sudah mulai menangani hal ini sejak setahun terakhir,” ungkap Strategic Leader Coral Triangle WWF Indonesia Imam Syuhada.

Selain IUU FIshing, Iman menyebutkan, ancaman lain yang dihadapi saat ini adalah keberadaan sampah di lautan yang jumlahnya semakin tak terbendung. Sampah-sampah yang berserakan tersebut, sebagian besar adalah sampah plastik yang memiliki resiko sangat tinggi dalam menjaga keberlangsungan satwa yang ada di laut Indonesia Timur.

“Bayangkan, bagaimana jika satwa seperti penyu yang sudah langka memakan sampah plastik, mereka pasti akan terancam jiwanya. Padahal, satwa tentu tidak bisa membedakan mana plastik dan mana bukan. Bagi mereka semua sama saja,” tutur Imam.

Sebagai negara yang memiliki lautan luas, Imam mengungkapkan, produksi sampah Indonesia bisa mencapai 9 juta ton dan itu hanya kalah dari Tiongkok saja yang hingga saat ini masih berstatus sebagai negara penghasil sampah terbesar di lautan.

Selain masalah sampah, Imam Syuhada menjelaskan, ancaman lain yang dihadapi Indonesia saat ini dalam menjaga keberlangsungan aneka biota lautnya, adalah perilaku dari warga dan pendatang yang sedang berada di perairan Indonesia Timur.

Coral Triangle

Salah satu biota laut yang ada di perairan Indonesia Timur dan saat ini menjadi yang terlengkap di dunia, adalah terumbu karang. Keberadaan terumbu karang tersebut, menjadi bagian dari coral triangle yang mencakup beberapa negara di sekitar Indonesia.

“Tetapi, terumbu karang yang ada di Indonesia sangat lengkap. Dan, kawasan yang menjadi rumah terumbu karang Indonesia itu, tidak lain adalah di sekitar Raja Ampat. Itu adanya di Papua. Jadi, kekayaan itu menjadi bukti nyata bahwa Indonesia Timur memang kaya akan aneka hayati laut,” ucap Imam Musthofa, Strategic Leade fo Coral Triangle WWF Indonesia.

Sebagai bukti bahwa kekayaan laut Indonesia Timur memegang peranan penting di dunia, kata Imam, saat ini 76 persen spesies coral triangle dunia itu berada di Indonesia. Selain itu, 37 persen ekosistem dunia juga ada di coral triangle, salah satunya ada di Indonesia.

penyu sisik hidup diantara terumbu karang. Foto : Arkive.org

“Kekayaan lain yang tidak bisa dilupakan, adalah Indonesia menjadi rumah bagi 6 spesies penyu dari total 7 spesies yang tersisa di dunia. Sangat langka. Selain itu, Indonesia juga adalah penghasil 40 persen tuna dunia. Itu menegaskan bagaimana kayanya laut Indonesia Timur,” tutur Imam Musthofa.

Untuk itu, menurut CEO WWF Indonesia Efransjah, perlu kesadaran semua pihak untuk bisa menjaga kekayaan hayati dan laut di Indonesia Timur.”Kalau hanya WWF saja, yang tidak mungkin. Kita butuh pihak-pihak lain juga untuk ikut menjaganya. Seperti yang dilakukan HSBC ini,” ucap dia menyebut hasil kerja sama dengan bank swasta asal Hong Kong itu.

Tekanan pada ForBALI terus meningkat. Panitia Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) membatalkan panel diskusi tentang gerakan masyarakat Bali menolak reklamasi di Teluk Benoa yang dikomando ForBALI. Alasannya, tidak sesuai dengan izin festival sebagai acara budaya dan pariwisata.

Sedianya diskusi yang masuk dalam salah satu acara utama ini dihelat 31 Oktober, sementara UWRF akan dimulai Rabu (28/10) esok. Diagendakan panel menghadirkan I Wayan “Gendo” Suardana, Jerinx-Superman Is Dead, Rudolf Dethu, dan Thor Kerr dari Curtin University.

Warga membentangkan baliho menolak reklamasi.

Gendo mengatakan pihaknya biasa saja karena tekanan seperti ini sudah sering terjadi. Ia mengatakan reklamasi ini agenda rakus pengusaha yang didukung penguasa. “Tentu saja mereka tak membiarkan ada agenda penolakan reklamasi dalam level internasional seperti UWRF,” katanya.

Pria asal Ubud ini mengingatkan kejadian ini makin menguatkan para pengusaha dan penguasa ini mempersempit setiap wacana penolakan reklamasi. Alasan bahwa UWRF kegiatan budaya dan pariwisata terlalu dibuat-buat  karena selama ini medium yang dipakai menyuarakan penolakan pengurukan laut ini adalah kebudayaan seperti musik, tari, dan sastra.

Di pihak lain ia menyayangkan event sekaliber UWRF mudah ditekan penguasa. “Mengangkat tema seperti penolakan reklamasi harusnya sudah diperhitungkan segala risikonya sehingga ada alternatif,” sebutnya tentang mendadaknya pembatalan yang secara resmi diterimanya sehari sebelum UWRF.

I Wayan Juniartha, National Program Manager UWRF mengonfirmasi alasan pembatalan karena oleh kepolisian dan pihak terkait disebut tak sesuai tujuan kegiatan yakni budaya dan pariwisata sehingga yang menyebabkan kontroversi agar tak dilaksanakan.

“Di ijin yang dikeluarkan Mabes Polri ada catatan panitia wajib mentaati ketentuan yang diberikan pejabat setempat,” ujarnya soal izin kegiatan UWRF.

Juniartha mengatakan sinyal awal soal permintaan ini sudah disampaikan kepolisian dan Pemkab Gianyar pada 8 Oktober, kemudian panitia memulai proses lobi dan negoisasi  serta rapat internal. Pada 22 Oktober ada pertemuan antara Pemkab, polisi, Koramil, Lurah yang menegaskan permintaan itu. Hingga akhirnya disampaikan ke pengisi acara mulai Senin setelah negoisasi tak berhasil.

Rudolf Dethu juga heran dengan pembatalan ini. “Ini preseden buruk bagi demokrasi dan kebebasan berekspresi. Seharusnya kita di depan melawan, bukan gampang menyerah,” sesalnya pada UWRF.

Selain panel ForBALI, UWRF juga membatalkan sesi-sesi tentang kekerasan dan sejarah peristiwa 65 dan pemutaran film Joshua Oppenheimer.

Setelah sektor perikanan tangkap mengalami over fishing, Pemerintah Indonesia mulai fokus untuk mengembangkan sektor perikanan budidaya yang bisa dibuat di laut ataupun daratan. Untuk pengembangan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun anggaran (TA) 2016 mendatang mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,6 triliun.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, alokasi yang meningkat tiga kali lipat tersebut, dimaksudkan agar Perikanan Budidaya bisa leluasa untuk mengembangkan potensinya sebaik mungkin. Sehingga, ke depan diharapkan perikanan budidaya bisa berperan lebih banyak untuk menyuplai ikan untuk pasar domestik maupun internasional.

“(Perikanan) Budidaya (tahun) 2016 dianggarkan Rp1,6 triliun atau lebih 3 kali dari 2015, karena memang kita harus menuju pengurangan (eskploitasi) SDA (sumber daya alam) di mana SDA beberapa lokasi sudah menuju pada titik kritis dari eksploitasi perikanan itu,” ungkap perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat itu dalam pameran Indonesian Aquaculture 2015 yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (29/10/2015).

Nelayan menunjukkan anakan lobster yang dibudidayakan di Pantai Sepanjang, Gunungkidul, Yogyakarta. Foto : Melati Kaye

Akan tetapi, Susi menjelaskan, meski pihaknya meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor perikanan budidaya, bukan berarti sektor perikanan tangkap akan ditinggalkan. Menurutnya, sektor perikanan tangkap akan tetap dioptimalkan, namun perlu dilaksanakan konservasi karena saat ini statusnya sudah melebihi eksploitasi alias over fishing.

“Kita menjadikan laut sebagai masa depan, jadi eksploitasi laut tidak boleh semena-mena lagi,” tambah dia.

Lima Komoditas Unggulan

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam kesempatan terpisah menjelaskan, dengan adanya peningkatan anggaran tiga kali lipat pada 2016, pihaknya memang bisa semakin fokus untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya. Namun, dia menegaskan, ada lima komoditas yang akan mendapat prioritas pada 2016.

Keenam komoditas itu, kata Slamet, rumput laut, budidaya ikan air tawar, pakan mandiri, mesin pelet, dan marine culture. Kelimanya, diharapkan bisa digenjot produksinya dengan tetap menjaga kualitas yang diharapkan.

Zona budidaya rumput laut di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida, Bali. Foto : Luh De Suriyani

“Kami tidak ingin rumput laut menjadi fokus utama saja, meski selama ini memang menyumbang pemasukan yang besar. Kami ingin komoditas lain mulai digenjot juga,” tutur Slamet.

Dengan naiknya anggaran pada 2016, Slamet optimis lima komoditas tersebut bisa dikembangkan dengan baik hingga bisa menjadi komoditas unggulan yang menyumbang pemasukan untuk kas negara.

Dia mencontohkan, tahun ini saja dengan dominasi rumput laut sebagai komoditas utama penyumbang pemasukan, nilai produksi perikanan budidaya meningkat dibandingkan pada 2014. Tahun ini, nilai produksi mencapai Rp174,7 triliun dengan target produksi 17,9 juta ton. Angka tersebut naik signifikan jika dibandingkan dengan nilai produksi yang dicapai pada 2014 sebesar Rp109,78 triliun dengan nilai investasi mencapai Rp25 triliun.

“Ini menggambarkan bahwa usaha perikanan budidaya adalah usaha yang sifatnya padat karya. Mampu menyerap banyak tenaga kerja, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan menjadi tulang punggung perekonomian baik daerah maupun nasional,” sebut dia.

Lebih detil, Slamet memaparkan, produksi perikanan budidaya secara nasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir, telah meningkat 23,74 persen dari 6,27 juta ton di 2010, menjadi 14,52 juta di 2015.

“Dari total produksi 14,52 juta ton di 2015, 70,45 persennya merupakan produksi rumput laut, 22 persennya berasal dari budi daya ikan air tawar seperti patin, nila, lele, gurame dan juga bandeng. Kemudian untuk udang, komoditas laut seperti kakap dan kerapu, produksinya adalah 4 persen dari total produksi,” tegas dia.

Perikanan Budidaya Harus Disesuaikan

Sementara itu Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat membuka secara resmi pameran dagang Indonesian Aquaculture 2015, mengatakan, sektor perikanan budidaya diharapkan bisa menjadi penopang suplai ikan untuk masyarakat Indonesia. Hal itu, karena sektor perikanan tangkap saat ini sudah tidak bisa digenjot lagi.

Akan tetapi, menurut JK, meski perikanan budidaya harus digenjot, dia tetap menilai sektor tersebut tidak bisa dipaksakan penerapannya atau disamakan antara satu daerah dengan daerah lain. Dia mencontohkan, Danau Toba di Sumatera Utara pasti memiliki karakteristik berbeda dengan Danau Cirata yang ada di Purwakarta, Jawa Barat.

“Jadi, apabila di Cirata, di Toba, atau pun tempat lain, haruslah sesuai dengan aturan juga. Tentu agar di laut sudah over fishing, di budidaya nanti bisa over keramba. Jadi masyarakat juga harus ada disiplinnya,” tegas dia.

Ruangan kecil itu dipenuhi energi anak-anak muda yang sudah beraksi untuk ibu bumi. Mereka mendiskusikan apa yang sudah dilakukan dan apa strategi bersama untuk mengurangi emisi.

Suasananya sangat berbeda dengan aula besar tempat presentasi para pemimpin, pebisnis, peneliti, dan para pihak dalam Renewable Energy Forum, di Nusa Dua, Bali, pertengahan Oktober kemarin.

Di forum ini, mereka harus terampil mempresentasikan, lalu  duduk lesehan mendiskusikan langkah strategis di masa depan yang diusulkan untuk para pemimpin negeri.

Suasana diskusi Youth Energy Forum yang mempresentasikan dan membahas berbagai program energi ramah lingkungan. Youth Energy Forum merupakan bagian dari acara Renewable Energy Forum, di Nusa Dua, Bali, pertengahan Oktober 2015. Foto : Luh De Suriyani

Mula-mula tiap komunitas, sedikitnya ada 11, menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan untuk pelestarian lingkungan.  Semuanya basisnya di Bali. Namun karena media sosial, aksi mereka juga sudah ada yang mengglobal.

Nuning, remaja perempuan dari komunitas Kayon Tabanan menceritakan inisiatif kelompoknya di sebuah desa di Kabupaten Tabanan. Mereka kerap berkumpul dan belajar tentang penggunaan panel surya sebagai sumber energi. Komunitas ini berkegiatan di rumah Agung Kayon, arsitek yang memanen matahari untuk sebagian kebutuhan listriknya di rumah.

Komang dari Yayasan Manik Bumi yang berlokasi di Kota Singaraja, Buleleng juga menceritakan upaya mengaplikasikan panel surya di beberapa lokasi Pulau Menjangan, pulau kecil di Bali Utara yang hanya dihuni menjangan dan penjaga pura. Mereka juga belajar mengubah plastik jadi minyak. “Sampah plastik disuling jadi minyak tanah dan solar,” katanya.

Selain itu kelompok muda ini ingin lebih serius membuat demplot percontohan penggunaan energi terbarukan. Mereka sedang membangun rumah kecil bernama Rumah Matahri di Jl Bypass IB Mantra. Lahan dipinjamkan oleh seorang warga  dan akan dipakai untuk edukasi. Sejumlah medium yang ingin diimplementasikan adalah solar panel dan tenaga angin untuk menghasilkan listrik. “Dari rumah kecil sekitar 4×6 diharapkan bisa mengajak ke depannya orang peduli,” katanya tentang pengembangan energi terbarukan ini.

Sementara Adam mengenalkan inisiatif bernama Biobus. Siswa Green School ini  mengatakan proyek kolaboratif  ini sebagai transportasi alternatif. “Kami uji coba dengan pinjam bus yang diberi bahan bakar biofuel yang lebih ramah dibanding solar,” ujarnya.

Saat ini di Bali ada perusahaan yang sudah mengolah minyak goreng bekas menjadi biofuel. Yayasan Lengis Hijau ini membeli minyak goreng bekas dari restoran dan hotel untuk diolah di pabriknya menjadi biofuel, bahan bakar kendaraan.

“Banyak minyak goreng hotel dan resto sering dibeli usaha pribadi, dan jadi racun bagi tubuh,” jelas Adam. Kampanye Biobus ini menurutnya skalanya masih kecil dan baru 8 bulan digodok.

Aktivis Lingkungan dari Tunas Hijau menunjukkan peralatan elektronik yang hemat energi dan yang boros energi. Foto : Petrus Riski

Lain lagi Gede Ganesha dari Singaraja, Kabupaten Buleleng dan rekannya dari Komunitas Muda Peduli Bali berhasil menjadikan pahlawan-pahlawan lokal penggerak lingkungan sebagai kepala dusun. Ada dua pegiatnya yang berusia kurang dari 30 tahun terpilih menjadi Kadus setelah aktif dan menunjukkan aksi pelestarian lingkungan seperti pengelolaan sampah. “Kami organisasi kecil bertindak untuk desa kami. Dua kader kami belum menikah masih 24 tahun, dari bank sampah jadi kepala dusun,” serunya.

Menurutnya gerakan pengelolaan sampah harus masuk desa karena tak dikelola. Sementara sampah di perkotaan sebagian besar sudah ada yang mengangkut. “Banyak yang masih menganggap hanya sebagai sampah padahal bisa dikelola, yang utama mengubah mindset,” kata Ganesha.

Verena Puspawardani dari Satgas Percepatan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memandu forum ini. “Inisiatif lokal yang bisa mempengaruhi global. Jangan ambil terlalu besar lalu bisa diaplikasikan di Bali. Jangan terbalik,” pintanya.

Sebagai tindak lanjut dan pengembangan program secara kolektif, seluruh penggerak ini mendiskusikan usulan pengurangan emisi yang diserahkan ke Menteri ESDM yang hadir saat Renewable Energy Forum ini.

Tak hanya kampanye global, mereka  mengusulkan program yang harusnya didorong dari anggaran pemerintah, fundraising, desain kampanye, dan implementasinya.

Sejumlah ide yang diusulkan setelah berdiskusi beberapa jam dipresentasikan. Untuk kampanye publik ada semacam zero waste festival atau Festival Sampah yang akan keliling desa. Lalu untuk pendidikan formal ada Kurikulum Hijau yang diterapkan di sekolah. Untuk kebijakan, kampanye mendorong implementasi energi terbarukan lebih agresif di Indonesia.

Melati dari komunitas Bye Bye Plastic Bag dengan lugas mengatakan dorongan untuk kebijakan lebih hijau ini memang normalnya dari pemimpin, atas ke bawah, tapi di sini berbeda harus dari bawah yg mendorong pemerintah. “Kita harus mulai mengubahnya dengan desakan pada pemimpin. Buat sistemnya untuk para change maker,” seru remaja perempuan belasan tahun ini.

Festival Sampah didorong tak hanya untuk pengelolaan sampah rumah tangga juga industri. Misal waste management untuk hemat air, sampah, energi, dan lainnya.

Sementara Green Curriculum membangun sumber daya yang sejak dini peduli lingkungan. “Kalau menjaga lingkungan pasti punya masa depan,” jelas Ganesha mewakili timnya di bidang pengembangan pendidikan. Ia mengingatkan tiap daerah di Indonesia punya kearifan lokal tentang pelestarian lingkungan.

“Di Bali, dulu sampah organik dibuang di halaman belakang, pohon diisi kain bukan menakuti tapi tak menyakiti pohon,” lanjutnya.  Selain mengangkat green local,  di sekolah diperbanyak green activities. Misalnya ke lokasi banks sampah, pengelolaan biofuel, dan lainnya.

Dukungan pada generasi muda ini sangat realistis. Karena generasi sekarang yang menentukan perubahan dan target Indonesia pada 2025.