Indonesia Didorong Percepat Pengembangan Energi Bersih. Kenapa?

Sejumlah pihak global mendorong Indonesia untuk mempercepat implementasi pengembangan energi baru terbarukan dalam forum tentang energi terbarukan atau Renewable Energy Forum di Nusa Dua, Bali, akhir pekan kemarin.

Acara ini dilaksanakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama World Agroforestry Centre (ICRAF) dan United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia (UNORCID).

Perpaduan energi dari matahari dan angin untuk keperluan listrik warung kuliner dan lampu jalan di Bantul. Foto: Tommy Apriando

Satya Tripathi, Director UNORCID menyebut Indonesia negara pertama yang menanggapi Sustainable Development Goals (SDGs) poin 7 tentang akses energi yang lestari melalui forum ini. “Masalah bauran energi terkait dengan kesehatan. Indonesia melakukan kemajuan. Masih banyak rumah tangga di negara berkembang tak bisa akses energi,” katanya membuka forum.

Menurutnya ratusan ribu kematian dini berhubungan dengan polusi dan menggunakan bahan bakar kotor seperti kayu yang mengakibatkan kanker paru dan jantung. Juga ada hubungan tingkat pendapatan dengan akses energi, warga dengan pendapatan rendah yaitu 1-2 dollar memiliki akses listrik rendah dan tergantung pada biomassa untuk masak.

Maritje Hutapea Direktur Konservasi Energi Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM memaparkan program peningkatan penggunaan energi terbarukan masuk dalam visi Nawacita Presiden Joko Widodo.

Dari penambahan 35.000 MW daya listrik yang ditargetkan selama 5 tahun kepemimpinan Jokowi, sebanyak 25% atau 8750 MW adalah pembangkit listrik energi terbarukan. Sebagian besar masih dari gas 25% dan batubara 50%.

Pertumbuhan pembangkit listrik dari energi terbarukan ini ditargetkan terdiri dari 20% geothermal, 28% mikrohidro, bioenergy 13%, panas, angin, gelombang laut dan lainnya 39%. Nilai investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 402 triliun.

Proporsi rencana bauran energi dalam Kebijakan Energi Nasional yang telah dicanangkan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Sumber : Kementerian ESDM

“Kami akan terus tingkatkan rasio penggunaan energi terbarukan sampai 65% ditargetkan dicapai pada 2035,” kata perempuan yang sejak tahun 90-an berkecimpung dalam kebijakan konservasi energi ini.

Untuk itu sejumlah program telah disiapkan, diantaranya penetapan tarif energi terbarukan, perlahan mengganti diesel dengan bahan bakar terbarukan, melatih warga untuk mengoperasikan dan merawat sumber penyimpanan energi, dan mengembangkan sistem hibrid dalam pembangkit listrik.

“Potensi sangat tinggi tapi bagaimana menggunakannya? Ini bedanya karena bahan bakar fosil bisa ditransportasikan. Sementara energi terbarukan ini kita harus menggunakan di lokasi sumber energi,” paparnya.

Akses energi modern ke daerah terpencil diakuinya masih terhambat. Salah satu strateginya menurutnya pembentukan Energi Patriot, kelompok muda yang dikirim ke daerah terpencil untuk mengembangkan energi untuk mengoperasikan dan merawat. Sudah ada 80 orang di kelompok Energi Patriot ini.

Berbagai hambatan dalam pengembangan energi terbarukan ini, antara lain investor belum banyak yang masuk di daerah terpencil. “Bagaimana memberikan insentif pada investor untuk industri energi terbarukan. Perlu lembaga untuk mengembangkan untuk memfasilitasi energi ini karena selama ini dari anggaran pemerintah,” jelas Maritje.

Selain itu, ia mendorong pemanfaatan energi terbarukan tidak hanya untuk kegiatan domestik seperti memasak saja tapi untuk produksi. “Harusnya terintegrasi antara penyediaan listrik dan peningkatan penghasilan seperti penggunaan cold storage di daerah nelayan,” kata Maritje.

Gregory Long, Presiden Direktur PT Fluidic Indonesia memaparkan pengalamannya mendorong penyediaan teknologi penyimpanan energi surya di daerah-daerah kepulauan di Indonesia.

Tantangannya elektrifikasi pedesaan adalah bekerja dengan masyarakat setempat dan risiko penyalahgunaan serta bencana. Sementara di pemerintahan, kurang ada integrasi program antar departemen.

Tony Simmons, Directur ICRAF menegaskan polusi tak hanya terkait lingkungan, tetapi juga mata pencaharian. Ia mengajukan diskusi tentang kosakata bahan bakar atau bahan pangan. Bahan bakar disebut hidrokarbon. Kalau pangan disebut karbohidrat. Keduanya terdiri dari karbon kompleks. “Harga pangan dan energi sangat terkait,” katanya.

Ia memperingatkan risiko pengembangan energi agar tidak menambah degradasi lahan. “Kita lihat pengetahuan, khlorofil adalah molekul yang menjanjikan. Ini luar biasa mengubah sinar surya menjadi energi,” contohnya.

Pria ini juga meminta menghormati hak masyarakat lokal dan membantu investor memberdayakan pemangku kepentingan untuk memajukan energinya.

Gardu instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan solar panel di Pulau Matutuang Kec. P. Maroro, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara sebagai penyedia listrik kepada masyarakat di pulau tersebut. Pulau Matutuang merupakan salah satu pulau program PLTS di 25 pulau-pulau kecil/terluar berpenduduk dari Ditjen. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) KKP dan Ditjen. Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) KESDM. Foto : Agustinus Wijayanto

Ravi Prabhu, Deputi Dirjen ICRAF juga mengharapkan penggantian energi tanpa jejak karbon. Tiap ibu yang masak harus mengakses energi bersih tanpa polusi. Ia juga mencontohkan tradisi pengurangan energi seperti Bali yang merayakan tahun baru Saka dengan pengurangan energi tiap tahunnya. “Saya menemukan pulau hening semua orang di rumah dan mati lampu,” katanya.

Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM menyebut kedaulatan energi adalah program Nawacita Presiden Joko Widodo. Misalnya dibuat Rumah Kedaulatan Energi. Rumah Energi memberikan pesan untuk mewujudkan kedaulatan energi juga menyangkut pengembangan teknologi, perbaikan tata kelola sektor energi.

“Sebanyak 26% target penurunan gas rumah kaca pada 2030, 4-5% dari energi terbarukan. Kami berusaha mengganti mindset untuk mengarusutamakan energi terbarukan di masa depan,” paparnya saat presentasi. Saat ini Ia mengakui Indonesia terlena dengan ketersediaan energi fosil.

Saat rehat, Rida memberikan sejumlah penjelasan saat ditanya Mongabay Indonesia. Target 23% penggunaan energi terbarukan 10 tahun mendatang disebut cukup ambisius karena perlu uang, pasar dan teknologi sementara semuanya saat ini masih mengimpor. “Ambisius 23% karena sekarang baru 6%. Dalam 10 tahun harus empat kali lipat. Kita masih senang fosil. Kebijakan akan didorong ke sana,” sebutnya.

Ia mengatakan 94% pembangkit listrik dari fosil, karena ongkos produksi yang masih murah dan ada barangnya. “World Bank tak lagi mau biayai PLTU.  Masih ada dari Jepang dan China. Kita butuh dan adanya itu. Kalau tidak PLTU, bantu dong saya, teknologinya, sumber dayanya. Indonesia butuh 35 ribu MW,” tukas Rida soal tudingan masih dominannya pengembangan pembangkit listrik dari solar dan batubara.

Saat ini pihaknya sedang merancang Center of Excellent di Bali, tempat pengembangan teknologi, sumber daya manusia, dan transfer pengetahuan soal energi baru dan terbarukan. “Bali sudah dicanangkan pulau percontohan yang menggunakan clean energy. Pusat pengembangan dan implementasi renewable energy, nanti di Indonesia pusatnya di Bali,” sebut Rida.

Selain itu ada Dana Ketahanan Energi, wacana yang digodok internal Kementerian ESDM. “Misal solar harganya Rp 1000, turun naik terus. Kalau tergantung APBN akan rigid karena setahun sekali ditetapkan. Agar Pertamina sehat diambil dana dari sini tanpa nunggu APBN. Mirip dana perkebunan sawit,” paparnya.

Dana bisa dari APBN, hibah, dan pinjaman.  Norwegia, Arab Saudi sudah mengembangkan energi terbarukan dan menjadikan fosil cadangan. “Norwegia bangga sekali 2/3 energinya dari renewable, kebanyakan PLTA,” tambah Rida.

Selain itu ia menganggap pentingnya investasi, iklim yang kondusif untuk mereka. “Investor mencari untung. Menjamin politik dan stabilitas keamanan, upah pekerja, dan masalah tarif,” lanjutnya.

Menteri ESDM Sudirman Said menyebut target 100% energi bersih untuk Bali pada tahun 2018. Pada bulan Juli lalu, Kementerian ESDM telah menandatangani nota kesepahaman dengan Gubernur Bali untuk membentuk langkah-langkah sistematis dalam rangka mencapai 100% energi bersih pada tahun 2018.