Perwakilan warga Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali menggugat Gubernur Bali I Made Mangku Pastika terkait izin lingkungan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang. Ketiga warga penggugat yaitu Ketut Mangku Wiana, Baidi Suparlan, dan I Putu Gede Astawa. Adapun Greenpeace Indonesia menjadi penggugat keempat. Para penggugat diwakili tim hukum YLBHI-LBH Bali. Sidang perdana gugatan dilaksanakan pada Selasa (6/3/2018) di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar, Bali dengan pembacaan gugatan serta putusan sela terkait tergugat intervensi dari pihak PT PLTU Celukan Bawang. Sidang dipimpin Hakim Ketua A.K. Setiyono dengan anggota Himawan Krisbiyantoro dan Anita Linda Sugiarto. Pihak penggugat diwakili Dewa Putu Adnyana dan Ni Putu Candra Dewi sedangkan dari pihak tergugat diwakili pengacara Gubernur Bali I Ketut Ngastawa. YLBHI-LBH Bali memasukkan gugatannya ke PTUN Denpasar pada 24 Januari 2018 lalu. Setelah sekitar 1,5 bulan pemeriksaan berkas-berkas, proses sidang pun dimulai Selasa kemarin dengan pembacaan materi gugatan. baca : Warga Datangi BLH Buleleng Soal PLTU Celukan Bawang. Ada Apa? Sidang perdana gugatan warga dan Greenpeace terhadap SK Gubernur Bali di PTUN Denpasar pada 6 Maret 2018. Foto : Anton Muhajir/Mongabay Indonesia Dalam gugatannya, warga menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang izin lingkungan PLTU Celukan Bawang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, SK itu bertentangan dengan Undang-Undang No.1/2014 tentang Perubahan UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Menurut penggugat, SK Izin Lingkungan tersebut tidak didasarkan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Kedua, SK Gubernur Bali juga…
↧