Sejauh Mana Kebijakan Susi Pudjiastuti Sudah Berjalan?

Susi Pudjiastuti hanya bisa menghela nafasnya saat mendengar anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan berbicara melalui speaker di ruangan Komisi IV DPR RI, Selasa (15/9/2015), dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP). Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut terlihat mendengarkan dengan seksama kritikan yang dialamatkan padanya dari anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Namun, seketika Susi terlihat memegang kepalanya ketika Daniel menyebutkan namanya sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam permasalahan di sektor kelautan dan perikanan saat ini. Susi juga tampak keheranan ketika Daniel berusaha membeberkan kesalahan yang dialamatkan pada perempuan asal Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat itu.

Pemandangan tersebut berkali-kali terlihat dari raut muka Susi di ruangan tersebut. Namun, tidak hanya saat Daniel berbicara saja, ekspresi hampir sama juga diperlihatkan Susi ketika anggota Komisi IV lainnya mengkritik dirinya di forum tersebut.

Kehidupan nelayan selama ini kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Sebagian besar mereka hidup dalam kemiskinan dan terjerat tengkulak. Dengan pembahasan RUU RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan (PPNPI) memberikan harapan baru bagi mereka. Semoga. Foto: Sapariah Saturi

Sesekali, Susi juga terlihat menyela kritikan yang ditujukan kepadanya. Namun, saat itu dia terlihat berusaha mengendalikan emosinya karena beberapa saat kemudian Susi terlihat kembali mengatur ritme ucapannya.

Kebijakan Membingungkan

Daniel Johan, anggota Fraksi PKB, adalah orang pertama yang berhasil menyulut emosi Susi pada pertemuan tersebut. Pria asal Sulawesi Utara itu mengkritik kebijakan Susi dalam sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, ada beberapa kebijakan yang dinilai justru melemahkan kondisi nelayan dan stakeholder lain di di sektor tersebut.

“Bu Susi ini kebijakannya cukup membingungkan. Karena, justru (kebijakan) itu bisa membuat rakyat sengsara,” ungkap Daniel Johan.

Di antara kebijakan Susi yang menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat, kata Daniel, adalah kebijakan moratorium kapal eks asing dan juga penerapan peraturan menteri (Permen) yang sudah dikeluarkan Susi.

“Gara-gara kebijakan tersebut, pengangguran di sektor perikanan dan kelautan  tiba-tiba muncul menjadi 637.000 orang. Yang paling bertanggung jawab adalah Ibu,” tutur Daniel dengan nada lantang.

Menurut Daniel, angka pengangguran tersebut berdasarkan data diketahui berasal dari pemutusan hubungan kerja (PHK) 103.000 anak buah kapal (ABK), 75.000 buruh pengolahan ikan, 400.000 pembudidaya kepiting dan rajungan, 50.000 pembudidaya ikan kerapu, 8.000 penangkap benih lobster, dan 1.000 orang pembudidaya lobster.

Tidak hanya itu, Daniel memaparkan, akibat tidak keluarnya surat izin operasi untuk kapal-kapal yang akan berlayar, negara harus rela kehilangan pemasukan kasnya yang jumlahnya sangat besar. Hal itu, karena ada 2.200 kapal yang tidak bisa beroperasi.

“Walaupun, kapal-kapal tersebut memiliki SIPI dan SIKPI dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Negara kehilangan devisa hingga USD 772 juta,” tandas dia.

Kapal penangkap ikan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Luar, Lombok Timr, Nusa Tenggara Barat. Foto : Jay Fajar

Karena 2.200 kapal tak beroperasi, Daniel menambahkan, pasokan ikan ke utara Pulau Jawa dan Bitung terpaksa harus dihentikan. Kondisi tersebut sangat merugikan nelayan dan pelaku usaha, karena biasanya ada ikan tuna, udang, dan cakalang yang dikirim ke dua kawasan tersebut.

Kerjasama Kementerian

Tidak hanya Daniel Johan, kritikan juga datang dari Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo yang mempertanyakan bagaimana alokasi dana untuk kelanjutan pembangunan pelabuhan di Indonesia. Menurut dia, alokasi dana sangat penting untuk diperjelas karena masyarakat banyak yang mempertanyakannya.

“Itu bagaimana sebenarnya. Harus diperjelas. Soalnya DAK (dana alokasi khusus) untuk KKP kan hanya Rp2 triliun. Sementara, ada DAK lain yang nilainya Rp2,7 triliun. Tolong dijelaskan,” ungkap dia merinci.

Pertanyaan Edhy Prabowo tersebut kemudian langsung dijawab oleh Susi Pudjiastuti. Menurut dia, pembangunan pelabuhan akan tetap berjalan seperti rencana awal. Namun, untuk anggaran itu akan diambil dari DAK Rp2,7 triliun yang posnya disimpan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pengalihan pos tersebut, menurut Susi sesuai dengan perintah dari Presiden Joko Widodo yang menginginkan program kerja yang ada dilaksanakan efisien dan tepat sasaran.”Makanya kita kerja samakan dengan kementrian lain. Untuk pembangunan pelabuhan pun makanya akan dilaksanakan oleh PU,” tutur dia.

Sementara terkait dengan kritikan Daniel Johan yang dialamatkan padanya, Susi Pudjiastuti tidak berkomentar banyak. Menurutnya, setiap kebijakan yang dibuat itu sudah mempertimbangkan berbagai hal yang ada. Namun, memang selalu ada resiko yang timbul dari setiap kebijakan yang diambil.

“Contohnya tentang kebijakan anggaran. Kenapa anggaran hingga saat ini masih 3 persen saja yang terserap? Jawabannya, bukan karena masih sangat sedikit program yang dilaksanakan, tapi kita memakai mekanisme e-katalog,” ucap Susi.

Yang dimaksud e-katalog, dia menjelaskan, adalah pelaksanaan program diilaksanakan dengan mekaninsme pembayaran yang langsung atau menunggu program selesai dilaksanakan.”Jadi, kita sudah tidak lagi menggunakan pembayaran per termin. Sekarang nunggu program selesai dulu baru dibayar penuh,” tandas dia.

Dengan penjelassan tersebut, Susi memberi penegasan bahwa pihaknya akan terus bergerak dinamis untui melaksanakn program. Dia juga berjanji akan terus bersinergi dengan pihak lain, termasuk DPR RI dan stakeholder lainnya.

“Saya juga ingin agar pembangunan di sektor kelautan dan perikanan ini bisa memberikan dampak positif dan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak,” pungkas Susi mengakhiri.

Ekspor perikanan tuna Indonesia triwulan 1 tahun 2015. Sumber : BPS

Sementara data dari Badan Pusat Statistk (BPS) menyebutkan volume ekspor komoditas ikan dan produk perikaan tuna Indonesia pada triwulan 1 tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 11,27persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014.