Beginillah Kondisi Sektor Pertanian Di Jabar

Kemandirian pangan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemajuan di  sektor pertanian.  Akan tetapi penyusutan lahan pertanian akibat modernisasi dan alih fungsi lahan menjadi properti ataupun industri, masih terjadi. Tidak terkecuali di Jawa Barat, yang digadang – gadang sebagai wilayah lumbung padi terbesar nasional.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Jawa Barat pada 2013, pertanian di bumi Parahyangan ini menghasilkan 12,083 juta ton padi dengan luasan lahan sekitar 2 juta hektar sawah dan ladang. Dari 26 kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat yang merupakan daerah sentral produsen padi terbesar dihasilkan oleh  Kabupaten Indramayu 12 persen, Karawang 9 persen,  Subang 8 persen.

Provinsi Jawa Barat yang berpenduduk sekitar 46 juta jiwa membutuhan komsumsi beras rata – rata mencapai 89,6 per kapita dalam satu tahun.

“Tahun 2013 Jawa Barat mengalami surplus dan menjadi provinsi yang menghasilkan panen tertinggi se-Indonesia. Kebutuhan beras Jawa Barat mencukupi bahkan kita kelebihan dan bisa menyuplai ke Jakarta dengan jumlah penduduk 11 juta jiwa untuk kebutuhan komsumsi berasnya dari Jawa Barat sebanyak 60 persen.” kata Uneef Primadi, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Pemprov Jabar, di kantornya di Bandung pada dua minggu yang lalu.

Seorang petani mencangkul lahan garapan miliknya untuk mempersiapan panen selanjutnya setelah musim penghujan tiba di Desa cilengkrang, Bandung, Jawa Barat pada Senin (05/10/2015). Diperkirakan hujan akan mulai pada sekitar Februari akibat El Nino yang terjadi di Indonesia saat ini. Foto : Donny Iqbal

Pemprov melakukan upaya peningkatan produksi padi, melalui kerja sama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan dinas terkait berupaya menerapakan teknologi untuk pertanian. Salah satunya penerapan sistem panen legowo (meningkatkan populasi tanaman dengan cara mengatur jarak tanam dan memanipulasi lokasi dari tanaman) yang bisa meningkatkan produktifitas 20 – 30 persen.

Pemprov juga telah mengalokasikan Rp100 miliar dari APBD dan APBN untuk meningkatkan produktifitas pertanian, salah satunya dengan program cetak sawah sebanyak 100 ribu hektar hingga 2018 mendatang. Kemudian akan dilakukan secara swadaya maupun oleh pemerintah.

Uneef memaparkan pemerintah memfasilitasi  alat pertanian modern kepada kelompok petani yang akan diberikan ketika sebelum dan sesudah panen. Pengkondisian sebelum panen pemerintah menyediakan bantuan berupa 2700 unit traktor roda dua,  40 unit traktor roda empat,  kultivator untuk lahan kering, lahan tanam.

Selain itu juga ada 70 unit rice transplanter (mesin penanam padi) mempercepat, dan mengeringkan padi, 1300 unit pompa air dan perbaikan jaringan irigasi untuk 220 ribu hektar.

Sedangkan alat pasca panen, pemerintah menyediakan combine harvester (mesin memanen) 324 unit, rice milling (penggiling padi) 73 unit, vertical grain dryer (pengering padi) 4 unit dan power flasher untuk padi yang rontok 17 unit

“Bantuan tersebut nantinya akan disebar ke kelompok tani yang ada di Jawa Barat khususnya. Tetapi untuk menerima bantuan alat tadi, kelompok tani yang menerima hibah itu harus kelompok petani yang berbadan hukum sesuai Kemenkumham dan disahkan oleh notaris,” kata Uneef.

Sedangkan data Badan Pusat Statitik (BPS) tahun 2013 terdapat 507.933  kelompok tani yang dibagi menjadi kelompok tani dewasa, wanita dan pemuda dari 26 kabupaten/kota  terdiri dari 236 kecamatan se-Jabar.

Uneef menerangkan pemerintah tidak hanya berperan teknisnya, tetapi juga mengembangkan benih dengan menggandeng beberapa universitas untuk melakukan observasi. Upaya tersebut dilakukan dengan mengebangkan inpari benih 14, 15, 16 yang tahan terhadap hama, kualitas rasa yang enak dan bisa meningkatkan produktivas lahan di Jabar.

Penyusutan lahan

“Penyusutan lahan pasti ada tapi kami melakukan antisipasi dengan indek penanam dan cetak sawah 100 ribu hektar yang dilakuakan secara swadaya maupun pemerintah sampai 2018. Kita juga ada harapan dari bendungan Jatigede membuka lahan yang bisa diairi sebanyak 98 ribu hektar jika sudah terisi dan itu rencana tahun 2016,” ujar Uneef.

Dia mengatakan untuk penyusutan lahan pertanian setiap tahun selalu terjadi karena berbagai faktor salah satunya faktor lonjakan penduduk. Kendati demikian dia menyebutkan selalu ada upaya untuk tetap meningkatkan hasil produktivitas  padi.

Uneef menuturkan  kendala banjir, kekeringan dan organisme pengganggu tanaman sering kali menyebabkan pasang surut peningkatan provitas padi. Tahun 2014 produktivitas padi mengalami penurunan sebesar 11,566 juta dan penyusutan lahan sebanyak  3.000 hektar.

Seorang petani mencangkul lahan garapan miliknya untuk mempersiapan panen selanjutnya setelah musim penghujan tiba di Desa cilengkrang, Bandung, Jawa Barat pada Senin (05/10/2015). Diperkirakan hujan akan mulai pada sekitar Februari akibat El Nino yang terjadi di Indonesia saat ini. Foto : Donny Iqbal

Penurunan tersebut akibat sawah di kawasan pantura (pantai utara)  mengalami kebanjiran pada Desember – Januari 2014 seluas 96 ribu hektare. Ditambah 51.000 hektar puso di Indramayu  .

“Panen tahun 2015 kembali mengalami penurunan akibat dari musim kemarau yang berkepanjangan. Sebanyak 112 ribu hektar terkena dampak kekeringan, 42 ribu hektar mengalami puso dan daerah terparah terjadi di Indramayu yang memeliki luas sawah sekitar 17 ribu hektare,” tuturnya.

Perijinan harus diperketat     

Dedi Widayat , Dosen Budidaya Tanaman Universitas Padjajaran Bandung menyesalkan fenomena alih fungsi lahan di pertanian produktif. Seharusnya ada kebijakan yang tegas terkait alih fungsi lahan misalnya  lahan sawah tidak boleh dijadikan lahan yang  non pertanian.

“Harusnya dipelajari betul kondisi lahan agro ekologis di kabupaten/ kota di Jawa Barat itu bagusnya berapa, misalnya RTH nya berapa , lahan sawahnya berapa dan itu harus dipegang teguh, jangan sampe perizinannya itu sembarangan. Setiap ada ijin pembangunan bangunan properti dan industri dilahan produktif pertanian diijinkan , intinya harus diperketat perijinannya,” ujarnya.

Sedangkan Uneef memaparkan sudah aturan dan SK oleh Bappeda masing – masing kota/kabupaten dan perijinan dari RT/RW untuk mengatur pengalihfungsian lahan, tetapi masih bisa dilaksanakan menyeluruh. Pengalih fungsi lahan juga disebabkan dengan adanya sistem adat yakni warisan.  Untuk menyelamatkan lahan pertanian, pemerintah hanya mampu  membakukan lahan 600 ribu hektare.

Dedi menyinggung program pemerintah membangun bendungan untuk irigasi pertanian belum berpengaruh signifikan. Harus ada kepastian ketersediaan air pada daerah tangkapan air. “Jangan membangun bendungan apabila catcment area-nya tidak diperhatikan. Hal tersebut hanya akan menghamburkan biaya saja. Jangan ketika musim hujan kebanjiran  dan musim kemarau kekeringan itu  yang harus dipelajri dengan baik,” keluhnya.

Dia mengatakan bendungan Jatigede pun tidak hanya melakukan pengisian air dan dibiarkan penuh begitu saja tanpa ada perhatian terhadap catcment area di sekitar sungai Cimanuk yang berhulu di Kabupaten Garut. Harus diperhatikan pula aspek kelestarian lingkungan agar ketersedian air ada jika banyak daerah resapan airnya.

Dedi menjelaskan salah satu upaya meningkatkan produktivitas dengan jalan intensifikasi yaitu suatu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan yang sudah ada.

“Semua praktek budidaya pertanian yang berkaitan dengan peningkatan produksi harus  melihat kelanjutan pertanian dan keseimbangan lingkungan, tidak bisa memaksa tanah ini dibikin produksinya tinggi  tapi hanya sesaat. Namun, harus lestari jika tahun ini hasilnya segini ya tahun depannya juga harus segini jangan menurun,” ucapnya saat ditemui di Fakultas Pertanian Unpad.

Dedi memaparkan perlunya pemahaman teknologi yang betul kepada petani , tidak melulu menggembor – gemborkan misalnya petanian organik tanpa adanya  pemahaman yang benar, yang ternyata juga masih banyak yang keliru.

“Karena yang penting bagi kita  adalah keseimbangan. Bagaimana organik  itu digunakan tetapi harus diimbangi oleh kondisi sekarang ini. Untuk  meningkatakan produksi  tidak bisa hanya bergantung pada organic farming jadi harus diimbangi oleh teknologi yang ada. Bohong kalau kita bisa hidup hanya bergantung dengan organic farming,” katanya.

Dia mengungkapkan kadang para petani itu meninginkan hal yang instan dan cepat. Padahal keseimbangan menggunakan  pestisida ,pupuk organik atau non organik mesti dilakukan secara baik, benar dan bijaksana.

Perlu ada mekanisasi

Dedi mengatakan petani di kota  dianggap  miskin, padahal sebaliknya bila pertanian dilakukan dengan cara yang benar.  “Perlu pemahaman dan inovasi kepada petani karena sangat minimnya regenerasi. Sekarang kebanyakab petani yang tua ketimbang yang muda,” ujarnya.

Oleh karena itu dibutuhkannya mekanisasi pertanian, dengan penerapan teknologi yang mengoptimalkan hasil agar menarik minat petani muda. “Kedepan harapannya bisa mencari teknologi yang mudah, murah dan menghasilkan hasil yang tinggi untuk menekan biaya produksi petani yang tinggi karena tenaga kerja mahal,” pungkasnya.