4.000 Kapal Dibagikan kepada Nelayan Pada 2015-2016

Saat ekonomi nasional sedang mengalami perlambatan karena depresiasi rupiah terhadap mata uang dolar AS, sektor kelautan dan perikanan tetap memperlihatkan optimismenya. Hal itu, karena produksi perikanan tangkap pada saat ini terus memperlihatkan kenaikan di seluruh Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, menyebut situasi sekarang sebagai kerugian yang membawa keuntungan untuk para pelaku di industri perikanan nasional.”Sekarang ini situasinya memang rupiah sedang turun. Tapi ini juga menjadi bless in disguise. Ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya di Jakarta, Selasa (08/09/2015).

Dengan situasi seperti sekarang, menurut Susi, ikan yang diekspor akan bernilai sangat tinggi. Karena, untuk ekspor, harga yang digunakan adalah dolar AS.”Itu artinya akan ada peningkatan signifikan untuk harga ekspor. Ini menjadi keuntungan juga buat nelayan,” tutur dia.

“Semangat ini harus tetap terjaga. Peningkatan produksi ikan ini diharapkan bisa menjadi indikator kebangkitan sektor perikanan dan kelautan,” tambah dia.

4.000 Kapal untuk Nelayan

Akan tetapi, Susi Pudjiastuti menyadari, meningkatnya produksi perikanan saat ini harus diikuti dengan penambahan kapal tangkap yang digunakan oleh nelayan. Karena, jika kapal tidak ditambah, maka hasil tangkapan ikan juga tidak bisa dimaksimalkan dengan baik.

Kapal bersandar di pelabuhan di Labuan Bajo, Flores, NTT. Foto Tommy Apriando

Untuk itu, mulai 2015 ini, KKP akan membagikan kapal-kapal kepada para nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia. Targetnya, akhir 2016 nanti 3.000 hingga 4.000 kapal bisa disalurkan kepada para nelayan.

“Kita ingin bisnis perikanan hilirisasinya lebih baik lagi. Itu akan berdampak positif untuk ekonomi nasional juga,” ungkap Susi.

Untuk keperluan itu, KKP menggandeng sejumlah pelaku usaha industri galangan kapal dalam negeri dalam pengadaan kapal. Salah satunya, adalah industri galangan kapal yang ada di Batam, Kepulauan Riau.

“Selain membantu nelayan, proyek ini juga menghidupkan industri galangan kapal dalam negeri. Jadi positifnya bertambah lagi. Kita optimis, pada akhir 2016 nanti seluruh kapal sudah bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia,” tandas dia.

Terkait teknis pendistribusian, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja, mengungkapkan, program tersebut akan dilaksanakan pada dua tahun, 2015-2016. Total, ada sekitar 4.000 kapal yang akan dibagikan kepada nelayan.

“Jadi ada 3.500 kapal yang akan dibagikan kepada nelayan. Dananya itu dari APBN. Selain itu, ada juga kapal angkut yang akan ikut dibagikan. Jika dijumlahkan total, berari ada 4.000 kapal yang akan dibagikan hingga akhir 2016 nanti,” jelas Sjarief.

Dia menjelaskan, untuk program tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp4,7 triliun yang diambil dari dana alokasi khusus (DAK) APBN. Khusus untuk 2015, kapal yang akan dibagikan kepada nelayan jumlahnya mencapai 160 kapal.

“Dana Rp4,7 triliun itu dari DAK. Berikutnya kita berharap dana bertambah lagi untuk pengadaan 1.000 kapal,” cetus dia.

Teknis Pendistribusian Kapal

Sebagai permulaan, Sjarief Widjaja memaparkan, pada tahun ini KKP siap mendistribusikan 160 kapal ke nelayan di seluruh Indonesia. Pelaksanaannya dimulai pada Oktober mendatang. Nelayan yang mendapatkan kapal dipilih secara acak melalui koperasi Ina bahari setempat.

Dia menjelaskan, masing-masing kapal yang akan didistribusikan tersebut akan diberikan kepada kelompok nelayan yang ada. Per kapal itu jumlah nelayannya disesuaikan dengan kapasitas kapal yang akan dibagikan.

Kapal nelayan berjejer di pelabuhan perikanan BItung, Sulawesi Utara. Foto : Wisuda

“Jadi contohnya, untuk kapal yang bobotnya 30 GT (gross tonnage) itu kelompoknya terdiri dari 10-15 orang nelayan. Kemudian yang bobot kapalnya 10 GT itu kelompoknya terdiri dari 5-10 orang. Kelompok tersebut akan diverifikasi dulu sama tim,” jelas dia.

Untuk nelayan yang akan mendapatkan 160 kapal tersebut, kata Sjarief, menyebar di seluruh Indonesia dan di wilayah-wilayah yang dinilai sangat memerlukannya. Wiilayah tersebut di sepanjang pesisir Pantai Selatan dan Pantai Utara Pulau Jawa.

“Namun walau sama-sama di Pulau Jawa, kapal yang akan dibagikan juga berbeda. Itu merujuk pada kondisi perairan di wilayah masing-masing,” sambung dia.

Yang dimaksud berbeda, menurut Sjarief, yaitu menyesuaikan kondisi perairan di wilayah tangkap para nelayan. Contohnya, untuk Pantai Selatan, karena perairannya bagus karena menghadap Samudera langsung, maka kapal yang akan dibagikan 10 GT saja.

“Tapi, kalau di Pantai Utara, karena ikan sudah tidak ada di pinggiran pantai, maka kapal yang diberikan berbobot 30 GT. Jadi nantinya nelayan akan menangkap ikan ke wilayah yang lebih jauh seperti Natuna atau ke Ambon,” ungkap dia.

Untuk memudahkan pelaksanaan program, KKP juga akan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi untuk mendorong tumbuhnya koperasi mina bahari. Dengan menjadi koperasi, nelayan nanti punya legalitas sebagai badan hukum.

“Mereka nanti punya kapal, aset. Dari situ, mereka bisa dapat kredit dari bank untuk modal koperasi karena ada jaminan kapal. Kalau kelompok perorangan kan tidak punya kekuatan hukum,” tandas dia.

Sjarief berharap, dengan membentuk koperasi lebih dulu, akan terjadi sinergitas antara nelayan, pemerintah dan juga stakeholder lain yang terlibat dalam industri perikanan.”Jika sudah demikian, satu-satunya hal yang akan muncul adalah kemajuan ekonomi nelayan,” pungkas dia.