Pemerintah diharapkan segera merampungkan dan lebih jeli dalam memperhatikan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA). Hal tersebut diungkapkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) saat perwakilannya dari berbagai daerah merayakan hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara, sekaligus hari ulang tahun AMAN ke-19, di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara, Sabtu (17/3/2018). Seperti dikatakan Roganda Simanjuntak, Ketua BPH AMAN wilayah Tano Batak, Presiden Joko Widodo diharap segera melaksanakan nawacita terkait masyarakat adat menjelang akhir kepemimpinan. Misalnya, dengan merampungkan RUU PPHMA dan membentuk satgas masyarakat adat. “Di mana putusan MK (Mahkamah Konstitusi) No.35 tentang hutan adat bukan hutan negara sebagai jembatan penghubung hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat adat,” terang Roganda kepada Mongabay-Indonesia. baca : Menanti Gerak Cepat DPR Rampungkan RUU Masyarakat Adat Ratusan orang perwakilan Masyarakat Adat dari seluruh Indonesia memadati Benteng Moraya, Tondano, Minahasa, Sulut, Sabtu (17/3/2018) untuk memperingati hari ulang tahun ke-19 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara. Foto : Themmy Doaly/Mongabay Indonesia Sedangkan Munadi Kilkoda, Ketua BPH AMAN Maluku Utara menambahkan, pemerintah harus memperhatikan beberapa hal dalam pembuatan RUU tersebut, yaitu substansi draf RUU yang diajukan AMAN harus jadi rujukan pembahasan oleh pemerintah dan DPR RI. Kedua, komitmen pemerintah dan DPR RI untuk percepatan RUU menjadi UU sebagai wujud pelaksanaan Nawacita. “Secara umum, draf yang dimasukan AMAN itu rujukannya pada UNDRIP (The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples). Sementara, draf yang diusulkan pemerintah itu ada pasal yang berkaitan dengan penghapusan masyarakat adat, lalu ada juga kaitan dengan hak adat…
↧