Praktik subsidi perikanan yang sudah lama dilakukan pelaku usaha dalam industri perikanan dan kelautan di Indonesia, perlahan mulai mengalami perubahan setelah tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau sustainable development goals (SDGs) butir 14 ada. Dalam butir tersebut, terdapat penjelasan yang melarang subsidi diberikan untuk menghilangkan praktik overfishing, overcapacity, dan illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF). Pelarangan tersebut, menurut Ketua DPP Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata akan mulai berlaku pada 2020 mendatang. Praktik tersebut, dinilai sudah tepat karena subsidi perikanan harus tepat sasaran dan tepat guna. Jangan sampai, kata dia, para pelaku yang disebut di atas, masih tetap mendapatkan subsidi. baca : Indonesia Pertahankan Subdisi Perikanan untuk Nelayan Kecil, Seperti Apa Itu? Marthin menjelaskan, dari data badan pangan dunia (FAO) disebutkan bahwa subsidi perikanan dunia diperkirakan mencapai USD35 miliar, dimana sekitar USD20 miliar di antaranya adalah subsidi yang berkontribusi secara langsung terhadap aktivitas penangkapan ikan yang berlebih dan berdampak langsung pada keberlanjutan sumber daya perikanan. “Hal ini berdampak terhadap pangsa stok ikan yang terus menurun sepanjang tahun. FAO mencatat adanya penurunan stok ikan yang yang cukup signifikan, dari sekitar adanya 90 persen stok ikan di tahun 1974 dan menurun hingga 69 persen di tahun 2013,” ujar dia di Jakarta, pekan lalu. baca : Subsidi Solar Tidak Tepat Sasaran, Pencabutan Subsidi Jadi Solusi? Ikan asin hasil kelola perempuan nelayan. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia Menurut Marthin, untuk mencegah terus berlangsungnya praktik penangkapan berlebih dan penangakapan ilegal, KNTI mendukung penuh upaya global untuk mengatasi overfishing, overcapacity, dan praktek IUU Fishing di…
↧