Tiga tahun memimpin Indonesia, duet Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dinilai belum berhasil memperlihatkan kinerja yang bagus dalam pengelolaan ruang laut. Penilaian tersebut, bertolak belakang dengan janji keduanya yang dikampanyekan saat melakukan pemilihan Presiden 2014 lalu. Demikian menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyikapi kinerja sektor perikanan dan kelautan selama tiga tahun terakhir. Menurut KIARA, masyarakat seharusnya mempertanyakan dengan kritis keberpihakan Pemerintah sekarang terhadap isu pengelolaan ruang laut yang menempatkan masyarakat pesisir sebagai aktor utamanya. “Alih-alih menempatkan masyarakat pesisir sebagai aktor utama dalam wacana pembangunan, Pemerintah justru semakin memperlihatkan keberpihakannya terhadap investasi skala besar,” ungkap Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati di Jakarta, awal pekan ini. baca : Seperti Apa Keberpihakan Pemerintah pada Masyarakat Pesisir? Ini Salah Satunya.. Pemukiman warga pesisir di Tanjung Balai, Sumut. Foto: Ayat S Karokaro Susan mengatakan, dalam tiga tahun terakhir, kebijakan Pemerintah dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terus diarahkan kepada peningkatan industri pariwisata, industri ekstraktif, industri properti dan infrastruktur. Arah kebijakan tersebut, menegaskan bahwa pola pembangunan saat ini merupakan bentuk nyata perampasan ruang kehidupan masyarakat pesisir. Menurut Susan, salah satu contoh kebijakan yang dinilai sudah tidak berpihak kepada masyarakat pesisir, adalah pemberian sertifikat untuk proyek reklamasi di Teluk Jakarta, khususnya pulau C dan pulau D. Sertifikasi tersebut, menegaskan posisi pemerintahan saat ini yang tidak bersama rakyat. “Tak hanya itu, pemberian sertifikat bagi sebuah korporasi pariwisata di Pulau Pari, Kepulauan Seribu DKI Jakarta, jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia. Kebijakan ini menjadi dasar kriminalisasi sejumlah…
↧