Kebijakan membebaskan akses data pengawasan kapal perikanan yang ada di perairan Indonesia kepada publik di seluruh dunia, mendapat kecaman keras dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Menurut KNTI, kebijakan tersebut salah kaprah karena mengancam keberlangsungan industri perikanan di Tanah Air. Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Marthin Hadiwinata mengungkapkan, seharusnya Pemerintah Indonesia memberi batasan yang [...]
↧