World Oceans Day: Sejahterakan Nelayan dan Jaga Lautan dari Plastik

Program pembangunan Poros Maritim yang diusung kepemimpinan Presiden Joko Widodo menasbihkan kawasan maritim Nusantara menjadi primadona baru sekaligus pusat dari seluruh pembangunan fisik di Indonesia. Gong dari program tersebut dimulai sejak 2014 atau setelah Jokowi dilantik menjadi presiden.

Inti dari program tersebut adalah mengembangkan kawasan maritim Indonesia sebagai pusat maritim di dunia. Porgram tersebut menjadi program besar karena melibatkan semua sektor kehidupan dan seluruh stakeholder yang ada di Indonesia.

Kapal penangkap ikan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Luar, Lombok Timr, Nusa Tenggara Barat. Foto : Jay Fajar

Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo merasa bangga karena sektor maritim kini mendapat prioritas di Indonesia. Namun, dia merasa sektor tersebut harus terus dipantau karena begitu banyak potensi yang ada di dalamnya.

“Potensi yang ada di wilayah maritim Tanah Air sangat banyak. Dari sumber energi, kelautan, pangan, dan lainnya. Ini menjadi modal yang bagus untuk pengembangan sektor tersebut saat ini,” ungkap Indroyono.

Untuk sektor kelautan misalnya, Indroyono menjelaskan, potensi yang bisa digali sudah jelas dari perikanan, baik perikanan tangkap maupun budi daya perikanan. Kedua sektor tersebut sangat mungkin untuk dikembangkan lebih jauh lagi.

Tegakkan Kedaulatan Laut

Sementara menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, posisi Indonesia sebagai negara maritim harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Potensi kelautan yang ada di dalamnya juga harus bisa dijaga sebaik mungkin karena itu untuk kelangsungan masa depan bangsa.

“Indonesia harus bisa menjaga kawasan lautnya dengan baik dan harus bisa membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjaganya. Kita harus bisa memanfaatkan kekayaan maritim untuk kesejahteraan bangsa Indonesia,” ujar Susi.

Untuk keperluan itu, Susi bersama tim memutuskan untuk memulai kembali pemetaan wilayah laut Nusantara melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTLN). Penyusunan tersebut akan mempertegas pengembangan wilayah kelautan Indonesia dengan konsep yang terpadu.

“RTLN sendiri merupakan amanat dari pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.32/2014 tentang Kelautan. Saya berharap dengan RTLN, nantinya wilayah kelautan bisa dipetakan lebih detil lagi dan mempertegas pembagiannya secara jelas,” tutur dia.

“Saya ingin, melalui RTLN, cita-cita menegakkan kedaulatan laut yang penuh bisa ikut terwujud. Saat ini, langkah kesana terus dirintis oleh kami. Salah satunya, dengan memberantas aksi illegal fishing,” jelasnya.

Hari Samudra, Hari untuk Nelayan

Pelaksanaan hari samudra internasional yang jatuh pada Senin (08/06/2015) ini, menjadi hari istimewa bagi seluruh pelaku di dunia kelautan di Indonesia. Namun, orang yang seharusnya bisa menikmati perayaan hari tersebut adalah nelayan yang tersebar di seluruh pesisir pantai di Indonesia.

Nelayan di Pantai Gesing, Gunungkidul, Yogyakarta, sedang menyiapkan jaring lobster. Foto : Melati Kaye

Menurut Dosen Oseanografi Institut Pertanian Bogor (IPB) Alan Koropitan, nelayan Indonesia hingga saat ini masih belum bisa merasakan kesejahteraan secara ekonomi maupun regulasi. Padahal, dengan kondisi saat ini di bawah pemerintahan Jokowi, nelayan seharusnya mendapat keuntungan karena program poros maritim jadi perhatian utama.

“Saya bingung sama nasib nelayan sekarang. Mereka itu nasibnya tidak juga berubah padahal negara sudah memberi fasilitas untuk berubah. Apakah memang negara yang masih belum peduli atau nelayan yang memang tidak bisa memanfaatkannya?” jelas Alan.

Namun, Alan berpendapat, satu-satunya alasan kenapa nelayan masih belum sejahtera, adalah karena negara masih belum berpihak kepada mereka. Padahal, nelayan di tanah air memiliki kemampuan yang mumpuni di lautan dan samudera luas.

“Ini yang sepertinya tidak disadari oleh Pemerintah. Mereka hanya fokus mengembangkan para pengusaha saja. Ini bisa dimengerti, karena akan lebih gampang mengatur satu pengusaha daripada mengatur banyak nelayan. Tapi, itu juga menjadi langkah keliru,” tandasnya.

Karena itu, Alan berharap sekali pemerintah bisa meningkatkan aksesibilitasnya untuk nelayan yang ada di seluruh pesisir Nusantara. Sehingga, kesejahteraan mereka bisa secara berkala meningkat.

Bebaskan Samudera dari Sampah Plastik

Lain Alan, lain pula Sri Bebassari. Menurut  Ketua Umum Indonesia Solid Waste Association (Inswa) tersebut, selain perlu pengembangan menyeluruh, perairan Nusantara juga perlu perhatian khusus dari Pemerintah dan semua stakeholder terkait.

“Jangan hanya terus dieksplorasi, lautan di Indonesia juga harus dijaga ekosistemnya supaya tidak rusak dan tidak mengalami degradasi lingkungan. Karenanya, mulai dari sekarang ayo kita bersama menjaga lautan dengan bersama-sama menerapkan perilaku tepat,” paparnya.

sSalah satunya bisa dilakukan dengan menjaga laut dari sampah plastik. Sampah jenis tersebut, khususnya di Indonesia, hingga saat ini terbukti masih belum ramah lingkungan.

“Indonesia itu masuk dalam jajaran negara di dunia yang memproduksi sampah plastik. Indonesia menduduki urutan dua setelah Tiongkok. Sampah plastik juga tentunya ada di laut dan ini menjadi tugas bersama kita semua untuk bisa menjaga dan membesihkannya,” harap dia.

Peneliti dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, Jenna Jembeck, mengungkap dalam penelitiannya, hampir setiap tahun di 192 negara, terdapat 275 juta metrik ton sampah plastik yang berhasil dikumpulkan di pesisir pantai di masing-masing negara.

Jika tidak ada tindakan nyata dari kita semua, jumlah sampah plastik akan terus meningkat. Di Indonesia, peluang tersebut semakin jelas terlihat karena perilaku masyarakat juga masih belum cerdas. Belum ada kesadaran untuk memilah sampah plastik dan bukan. Menjadi tugas kita bersama untuk bisa menguranginya. Setuju?